Pekanbaru, (Antarariau.com) - Rancangan Peraturan Daerah usulan Komisi E DPRD Riau tentang pengembangan pariwisata dan tujuan wisata akan mengembangkan objek-objek di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai wisata alternatif baik di atas maupun di bawah laut.
"Terhadap usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Riau, kami setuju bahwa kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wisata alternatif," kata Sekretaris Komisi E DPRD Riau, Markarius Anwar di Pekanbaru, Senin.
Lebih lanjut disampaikannya, daerah pesisir saat ini memang masih mendapatkan kesenjangan pembangunan terutama dalam fasilitas-fasilitas umum dan juga pada aksebilitasnya. Untuk itu menurutnya daerah tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dan insentif pada masyarakat sekitarnya.
"Contohnya keringanan pajak, pengurusan izin, dan sebagainya," imbuhnya.
Selain usulan pengembangan daerah pesisir, Komisi E juga menerima usulan dari berbagai fraksi untuk pemetaan pariwisata di Provinsi Riau. Seperti daerah-daerah terpencil yang masih banyak belum peta wilayahnya yang belum diperbaharui sehingga akses ke sana susah.
"Saat ini sudah banyak ditemukan destinasi-destinasi baru yang muncul ke permukaan. Namun itu belum dipetakan," ujarnya.
Selanjutnya juga diminta agar pariwisata Riau harus menampilkan corak Melayu agar terlihat berbeda. Contohnya seperti Bali, kata dia, banyak dikunjungi wisatawan selain panorama alamnya, juga karena corak budayanya yang unik.
Dalam penyampaian jawaban itu, dia mewakili Komisi E menyetujui berbagai usulan seperti dalam membangun pariwisata harus sesuai ekologi. Lalu mempersiapkan Sumber Daya Manusia, pemandu wisata, transportasi untuk memberikan pelayanan pada wisatawan.
Politisi PKS ini menyampaikan tujuan pembuatan raperda ini adalah untuk menggali, meningkatkan, mengembangkan wisata di Provinsi Riau. Untuk mewujudkan hal ini, juga diperlukan keterlibatan masyarakat daerah sehingga tidak menjadi penonton di negeri sendiri.
Rapat Paripurna sendiri dihadiri oleh 43 orang anggota dewan dari total 63. Sedangkan Perwakilan Pemerintah Provinsi Riau, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Muhammad Yafiz. Rapat sendiri dipimpin oleh wakil ketua DPRD Provinsi Riau, Manahara Manurung.
