Pekanbaru, (Antarariau.com) - Fraksi Golkar DPRD Riau dalam pendangannya terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015 menyoroti kinerja dinas pendapatan daerah karena proyeksi Pendapatan Asli Daerah yang turun.
"Kami memandang penurunan target PAD dipengaruhi manajemen yang masih belum baik. Prinsip orang yang tepat pada waktu yang tepat perlu diaplikasikan di Dispenda Riau," kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Riau Septina Primawati di Pekanbaru, Rabu.
PAD Riau dalam nota keuangan yang disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman turun sekitar Rp248 miliar. Awalnya dalam APBD murni 2015 sebesar Rp2,924 triliun menjadi Rp2,670 triliun dalam RAPBD-P 2015.
Anggota Fraksi PKB, Yusuf Sikumbang menilai penurunan target pendapatan itu jumlahnya sangat banyak. Dikatakannya bahwa untuk pajak kendaraan bermotor turun Rp138 miliar atau 15 persen, biaya balik nama juga turun sebesar Rp106 miliar atau 11 persen.
"Pajak bahan bakar minyak juga turun Rp58 miliar atau 7 persen. Ini kenapa bisa terjadi," ungkapnya.
Fraksi PAN diwakili Musafak Asyikin juga menilai bahwa turunnya pendapatan menunjukkan lemahnya kinerja Dispenda Riau. Padahal menurut dia target awal seharusnya bisa dicapai jika Dispenda mau bekerja keras.
"Sudah banyak upaya melalui sosialisasi, penyuluhan, dan jangkauan pungutan. Bahkan diberikan penghasilan berupa upah pungut, tapi tidak berdampak juga," sebutnya.
Secara keseluruhan pendapatan dalam RAPBD-P mengalami penurunan 15 persen atau berkurang Rp1,14 triliun menjadi Rp7,407 triliun dari sebelum perubahan Rp8,71 triliun. Selain PAD, dana perimbangan bagi hasil pajak dan non pajak (minyak dan gas bumi) yang semula Rp4,106 triliun juga menjadi Rp3,127 triliun.
Terhadap pandangan fraksi ini, PLt Gubernur Riau akan memberikan jawaban terhadap fraksi-fraksi tersebut. Kemudian RAPBDP 2015 yang disampaikan mencapai Rp11,4 triliun akan disahkan.
DPRD Riau Soroti Dispenda Karena PAD Turun
