Kampar Raih Penghargaan Terbaik I Pos Bantuan Hukum, Kakanwil Kemenkum Riau Tekankan Pentingnya Sinergi Layanan Hukum

id Kemenkum Riau

Kampar Raih Penghargaan Terbaik I Pos Bantuan Hukum, Kakanwil Kemenkum Riau Tekankan Pentingnya Sinergi Layanan Hukum

Kampar Raih Penghargaan Terbaik I Pos Bantuan Hukum, Kakanwil Kemenkum Riau Tekankan Pentingnya Sinergi Layanan Hukum (ANTARA/HO-Kemenkum Riau)

Pekanbaru (ANTARA) - Komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat mendapat apresiasi tinggi melalui penghargaan sebagai daerah Terbaik I dalam Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Provinsi Riau. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Kampar dalam kunjungan resmi yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau pada Selasa, 2 Desember 2025.

Kunjungan yang turut dihadiri Plt. Kabag Hukum Kabupaten Kampar itu diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan bersama Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dan jajaran Penyuluh Hukum.

Pertemuan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kemenkum Riau dalam berbagai aspek layanan hukum, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam penyampaiannya, Kakanwil memberikan apresiasi atas dukungan kuat Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap pembentukan Posbakum. Sinergi tersebut dinilai sangat membantu pelaksanaan tugas Kemenkum Riau, terutama dalam memperluas jangkauan bantuan hukum bagi warga tidak mampu. Kakanwil menegaskan bahwa komitmen daerah merupakan faktor penting dalam penyediaan layanan hukum yang berkeadilan dan inklusif.

Kakanwil juga menjelaskan langkah strategis Kementerian Hukum yang mendorong Kementerian Desa untuk memberikan insentif bagi paralegal desa. Ia menekankan bahwa peran paralegal sangat krusial dalam memberikan pendampingan hukum dasar kepada masyarakat desa.

Selain itu, paralegal yang telah menyelesaikan masa aktualisasi nantinya akan memperoleh gelar nonakademik Certified Paralegal Legal Assistant (CPLA) sebagai bentuk pengakuan kompetensi. Ia berharap paralegal di Kabupaten Kampar dapat menyelesaikan proses tersebut dengan baik sehingga kualitas layanan bantuan hukum semakin optimal.

Selain isu bantuan hukum, pertemuan juga membahas penguatan harmonisasi produk hukum daerah. Kakanwil menyampaikan bahwa hubungan koordinatif antara Kemenkum Riau dan Pemkab Kampar telah berjalan sangat baik, dan ke depan akan dilakukan pemetaan terhadap regulasi daerah yang sudah tidak relevan.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil siap mendampingi penuh agar pembentukan dan perbaikan regulasi daerah semakin berkualitas serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bupati Kampar menyambut positif seluruh dukungan yang diberikan Kemenkum Riau. Ia menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang selama ini diterima, baik terkait Posbakum, paralegal, maupun harmonisasi produk hukum daerah. Pemerintah Kabupaten Kampar berharap kerja sama yang terjalin dapat terus ditingkatkan demi menghadirkan pelayanan hukum yang semakin baik bagi seluruh masyarakat.

Sebagai penutup rangkaian pertemuan, Kakanwil menyerahkan penghargaan kepada Bupati Kampar atas prestasi sebagai daerah dengan pembentukan Pos Bantuan Hukum terbaik di Provinsi Riau.

Kabupaten Kampar juga tercatat sebagai kabupaten pertama di Riau yang berhasil membentuk Posbakum secara 100%, menandai keseriusan daerah tersebut dalam menjamin akses bantuan hukum yang merata dan berkelanjutan.

#KemenkumRiau #RiauBedelau #RudyHendraPakpahan #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah #SetahunBerdampak

Pewarta :
Editor: Vienty Kumala
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.