Kementan targetkan buka lahan lebih dari 1 juta hektare untuk penanaman jagung

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pembukaan lahan baru lebih dari 1 juta hektare di luar yang sudah ada (existing) untuk digunakan sebagai lokasi penanaman jagung.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono usai rapat koordinasi pengembangan jagung di Jakarta, Senin, menyatakan lahan baru tersebut dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan konsumsi jagung dalam negeri.

"Kita targetkan lebih dari 1 juta, minimal 1 juta hektare lahan jagung baru yang kita ingin tanami jagung untuk kaitannya pemenuhan kebutuhan jagung dalam negeri," katanya.

Wamentan Sudaryono mengatakan pembukaan lahan tersebut juga akan membantu pemerintah untuk mengurangi kuantitas impor sehingga mengakselerasi swasembada pangan.

Dalam rapat yang dihadiri oleh pejabat Polri, BUMN dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) itu, Wamentan menyatakan pembukaan lahan jagung baru tidak akan mengganggu kuota pemenuhan padi gogo yang dilakukan pihaknya.

Hal tersebut karena jagung merupakan tanaman yang kuat dan mudah tumbuh sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tumpang sari.

Lebih lanjut, ia menyatakan dalam rapat tersebut pihaknya turut mencatat lahan potensial untuk penanaman jagung seluas 1,2 hektare, yang akan diidentifikasi untuk tindak lanjut.

"Tadi sudah diidentifikasi secara global ada 1,2 juta hektare. Kita detilkan kebunnya di mana, kemudian titik koordinatnya berapa, luas efektif yang bisa ditanami jagung berapa, sehingga kita betul-betul detil," katanya.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan luas panen jagung di Indonesia pada tahun 2023 seluas 2,49 juta hektare.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Indonesia mulai tahun depan tidak akan mengimpor beras, gula, jagung dan garam untuk konsumsi.

“Kalau ketahanan pangan, tahun depan kita sudah putuskan tidak impor beras. Tahun depan kita tidak impor jagung untuk pakan. Tahun depan kita sudah tidak impor garam untuk konsumsi,” ujar Zulkifli usai melakukan Rapat Koordinasi bidang Pangan di Jakarta, Kamis (12/12).

Zulkifli meyakini program strategis ketahanan pangan dapat cepat terlaksana, di sisi lain dengan penghentian impor sejumlah komoditas itu diyakini Indonesia juga mampu berdaulat secara pangan.

Baca juga: Kementan lakukan inventarisasi lahan sapi di Sulawesi dukung investasi Vietnam

Baca juga: Kementan: Program cetak sawah didukung penuh presiden terpilih Prabowo Subianto