Program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin di Kota Dumai, Provinsi Riau terus dimaksimalkan pemerintah daerah dengan memprioritaskan sejumlah bantuan dan upaya pembinaan ekonomi rakyat kurang mampu.
Wali Kota Dumai Khairul Anwar menjelaskan, sejumlah program yang dirancang tersebut bertujuan sebagai kepedulian dan bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang mengalami musibah atau himpitan ekonomi.
Karena itu, ditekankan kepada instansi terkait, yakni Dinas Sosial (Dinsos) setempat agar benar-benar melaksanakan program yang disusun dengan baik dan optimal supaya dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat golongan bawah.
"Sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mengupayakan mengangkat harkat derajat dan taraf hidup masyarakat menjadi layak, karena itu melalui berbagai program pengentasan kemiskinan ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan penderitaan rakyat," sebut walkot pekan ini.
Dia menyebutkan, salah satu program pengentasan kemiskinan yang terus dioptimalkan pemerintah saat ini ialah pendistribusian beras miskin (Raskin) kepada masyarakat penerima manfaat yang sudah ditentukan.
Melalui program raskin ini, setiap tahun pemkot Dumai mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk menggratiskan raskin bagi yang ribuan kepala keluarga (KK) yang berhak.
"Tekad kita untuk melaksanakan program raskin nasional ini dengan baik dan tepat sasaran supaya tujuan pengentasan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat bisa tercapai maksimal," jelasnya.
Agar penyelenggaraan program raskin tepat sasaran, Pemko juga telah membentuk tim koordinator percepatan pengentasan kemiskinan yang terdiri dari sejumlah instansi terkait, seperti Dinsos, Bagian Ekonomi dan lain sebagainya.
Menurutnya, program raskin ini merupakan bentuk pelayanan publik pemerintah dengan menggratiskan beras yang diterima masyarakat dan memastikan kecukupan pangan bagi seluruh warga miskin.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Dumai Dermawan menyatakan, pihaknya telah memprogramkan bantuan bersyarat dari pemerintah kepada ratusan keluarga dan puluhan kelompok masyarakat.
Menurutnya, program pengentasan kemiskinan ini bersumber pembiayaan sharing antara pemerintah daerah dengan propinsi, dengan nama program keluarga harapan (PKH) dan kelompok usaha bersama (Kube).
Untuk PKH, pemerintah berencana akan melibatkan 890 keluarga yang nantinya menerima pembekalan dan sosialisasi serta bantuan bersyarat berupa uang untuk meningkatkan keluarga cerdas.
Bantuan bersyarat PKH ini, dengan syarat utama keluarga itu memiliki ibu hamil, menyusui, anak masih bersekolah dasar serta anggota keluarga yang mengalami cacat. Sedangkan program Kube, disalurkan bantuan permodalan usaha kepada 20 kelompok yang sudah terdata, bertujuan untuk meningkatkan home industri masyarakat kecil menengah.
"Melalui dua program ini, pemerintah berharap kelompok dan keluarga penerima bantuan bisa mengikuti ketentuan berlaku serta dapat meningkatkan derajat kehidupan yang lebih ideal dan layak," sebutnya.
Sedangkan, dalam program raskin, Dinsos tetap mengacu pada data penerima berdasarkan pendataan tim koordinasi pengentasan kemiskinan daerah, yaitu sebanyak 9.423 RTS.
Jatah raskin yang akan diterima warga berhak masih sebanyak 15 kilogram per kepala keluarga per bulan dan digratiskan sepenuhnya karena ditanggung oleh pemerintah daerah.
Penyaluran Raskin ini, lanjutnya, nanti akan bekerjasama dengan Perum Bulog setempat langsung ke seluruh kelurahan yang ada setelah pemerintah daerah menyampaikan surat pengajuan alokasi (SPA).
Dinsos juga salurkan bantuan bagi masyarakat yang mengalami musibah atau bencana dari Kementerian Sosial RI sebanyak 2.200 paket untuk periode Desember 2013 hingga Mei 2014.
Bantuan penanggulangan pascabencana atau musibah ini berupa kebutuhan bahan pokok pangan dan kebutuhan lainnya bagi para korban yang mengalami musibah banjir dan kebakaran.
"Jenis bantuannya berupa beras, kecap, lauk pauk, ditambah pakaian, handuk dan seragam sekolah serta bantuan alat rumah tangga seperti kuali, cerek serta termos air," ucapnya.
Selain itu, khusus program pembinaan masyarakat, pihaknya terus melakukan operasi penertiban anak punk, gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di jalan umum dalam rangka pembersihan wajah perkotaan dan mengurangi keberadaan manusia yang hidup di jalanan.
Mereka yang terjaring tersebut, selanjutnya digiring ke kantor Dinas Sosial untuk dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan serta langkah pemulangan ke kampung halaman masing-masing.
"Penertiban masyarakat yang hidup di jalanan ini merupakan program rutin tahunan dengan bersumber biaya dari anggaran pemerintah daerah setempat," terangnya.
Pihaknya juga telah merampungkan rumah singgah yang akan difungsikan sebagai tempat tinggal sementara bagi gepeng dan lainnya sebelum dipulangkan ke kampung halaman atau tempat asal keluarga.
"Upaya penanganan gepeng, orang gila dan anak punk ini kita lakukan dengan cara mensosialisasikan imbauan kepada masyarakat agar tidak memberikan sumbangan apapun di perempatan jalan," ucapnya.
(Adv/Humas/Abdul Razak)
Dumai Prioritaskan Program Pengentasan Kemiskinan
