NTB butuh pelabuhan langsung untuk ekspor komoditas

Mataram (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat Wahyudin mengatakan Nusa Tenggara Barat membutuhkan pelabuhan ekspor untuk memudahkan proses pengiriman komoditas ke luar negeri secara langsung dari NTB

"Kalau ekspor bisa dilakukan langsung di NTB bisa memberikan banyak keuntungan bagi daerah ini," ujarnya dalam pernyataan yang dikutip di Mataram, Selasa.

Wahyudin menjelaskan berbagai efek berganda yang bisa diperoleh NTB berupa penyerapan tenaga kerja hingga bea masuk dan bea keluar dari setiap kapal yang bersandar di pelabuhan.

Selama ini efek berganda itu diraup oleh daerah lain, seperti Jawa Timur dan Bali yang mengurusi kegiatan ekspor komoditas dari NTB.

Pada Juni 2024, BPS mencatat nilai ekspor non tambang dalam neraca dagang NTB berjumlah 1,81 juta dolar AS.

Ekspor komoditas non tambang tersebut adalah ikan dan udang sekitar 57,63 persen dari total ekspor atau senilai 1,05 juta dolar AS. Kemudian, perhiasan dan permata sekitar 25,86 persen atau sekitar 470 ribu dolar AS.

Selanjutnya nilai ekspor batu kapur sebanyak 9,87 persen atau sekitar 179.197 dolar AS, ekspor daging dan ikan olahan sebesar 4,60 persen atau sekitar 83.512 dolar AS, ekspor mesin dan peralatan listrik sebanyak 1,55 persen atau sekitar 28.125 dolar AS, dan ekspor biji-bijian berminyak sebesar 0,48 persen atau sekitar 8.682 dolar AS.

Negara tujuan ekspor paling besar adalah Amerika Serikat dengan nilai 1,11 juta dolar AS atau setara 61,34 persen, Hong Kong sebanyak 308.902 dolar AS atau setara 17,01 persen, dan China sebesar 193.948 dolar AS atau sekitar 10,68 persen.

Wahyudin menuturkan komoditas ikan dan udang yang dihasilkan dari laut NTB dikirim ke Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya melalui Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Jawa Timur.

Kemudian, ekspor perhiasan berupa mutiara dikirim ke luar negeri melalui Bandara Ngurah Rai di Bali dan Bandara Soekarno-Hatta di Banten. Bahkan, kegiatan ekspor batu apung dari NTB ke China, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, dan Singapura juga dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Perak.

"Ekspor komoditas dari NTB sebagian besar melalui Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya," kata Wahyudin.

Pada awal Juli 2024, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berangkat ke Surabaya untuk melakukan 13 kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Salah satu kerja sama itu adalah mendorong agar kegiatan ekspor yang selama ini dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Perak juga bisa dijalankan di beberapa pelabuhan yang ada di wilayah NTB.

Nusa Tenggara Barat memiliki tiga pelabuhan besar yang potensial untuk mendukung kegiatan ekspor komoditas, yaitu Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa, dan Pelabuhan Bima di Kabupaten Bima.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB Najamuddin Amy mengatakan ketiadaan pelabuhan langsung untuk ekspor di wilayahnya membuat biaya pengiriman komoditas menjadi tinggi. Situasi itu membuat harga komoditas di tingkat petani tergolong rendah.

Dia mengungkapkan jangankan ekspor ke luar negeri, pengiriman jagung ke Kalimantan saja membutuhkan biaya yang berkali-kali lipat.

"Itu membuat harga jagung rendah karena biaya produksi mahal... kerja sama kami dengan Surabaya bertujuan untuk memangkas biaya yang merugikan petani," pungkas Najamuddin.

Baca juga: Kapal riset OceanX sandar di Pelabuhan Benoa Bali mulai misi penelitian kelautan

Baca juga: ASDP percepat pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Pelabuhan Merak