Pekanbaru, (Antarariau.com) - Wakil Ketua Umum Kadin Riau, Dr Viator Butar Butar menilai tudingan dinasti politik terhadap Gubenur Riau, Annas Maamun, sangat berlebihan dan tidak beralasan hanya karena mengangkat anak, keponakan dan menantunya menjadi pejabat.
"Setahu saya menantu Gubernur Riau Annas Maamun yakni Dwi yang kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan sudah pernah menjadi pejabat di Kota Dumai yakni sebagai Kadis PU, lalu dipercaya oleh Kemendagri menjadi Direktur IPDN di Rohil, apakah salah? " kata Viator di Pekanbaru, Rabu.
Pendapat demikian disampaikan Viator terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap untuk menelusuri dugaan nepotisme Gubernur Riau Annas Maamun yang mendirikan dinasti politik dengan menempatkan anak, keponakan dan menantu di sejumlah jabatan strategis.
Menurut Viator, kalau sekarang Dwi diangkat menjadi Kadis Pendidikan Provinsi Riau apakah salah. Padahal kapasitas dan kapabilitas Dwi layak diberi kepercayaan membenahi Dinas Pendidikan yang selama ini sangat amburadul, khususnya dalam pengelolaan anggaran.
Selanjutnya putri Annas Maamun, yakni Nana menjadi Kepala Seksi (eselon 4) di BKD dan seorang putranya menjadi Kepala Seksi (eselon 4 di Dinas PU), serta keponakannya yang juga jadi eselon empat apakah itu layak disebut dinasti?.
"Ada 50-an pejabat eselon 2, ratusan eselon 3 dan apalagi eselon empat. Jujur saja gubernur sebelumnya dan para bupati dan wali kota lain nya di Riau jauh lebih nepotis dari Annas Maamun," kata Viator yang juga tokoh masyarakat Batak Riau itu.
Ia meyakini bahwa tudingan miring yang dialamatkan ke Annas adalah satu bentuk reaksi orang atau sekelompok orang yang merasa tergoyang atau dirugikan dengan gebrakan Gubernur Riau yaitu merasionalisasi dan mengefisiensikan anggaran.
Sementara itu, katanya menambahkan, masyarakat Batak Riau mendukung gerakan rasionalisasi dan efisiensi APBD oleh Gubernur Annas Maamun tersebut.
Sekretaris Lembaga Pemantau Masyarakat (LPM) Provinsi Riau, Irwansyah mengkritisi pemberitaan media Tribun tentang Gubernur Annas Maamun yang mengeluarkan perkataan carut ketika menjawab pertanyaan pers (karena emosi,red) sebaiknya redaksi terkait melakukan penyaringan kata-kata.
"Diperlukan penyaringan kata-kata yang pantas untuk diterbitkan di sebuah media yang dibaca oleh semua kalangan sehingga jangan mencaplok bulat-bulat kata-kata yang berbau kotor itu, harus diganti dengan bahasa santun, karena Gubernur Annas Maamun masyarakat yang memilihnya dan menjadi gubernur di daerah kita," katanya.
Di samping itu, Gubernur Annas Maamun selain berusia tua juga memiliki emosi yang kurang stabil sebaiknya memang media bijak menyaring kata-kata yang dikeluarkan seorang pejabat publik yang memiliki sifat temperamental itu. Oleh karena itu dengan karakter seperti itu, selayaknya memang Annas Maamun memakai juru bicara atau menunjuk humas untuk menyampaikan pada pers setiap pernyataannya.
Tudingan Dinasti Politik Gubernur Riau Berlebihan
