Pemprov Riau sampaikan nota pengantar keuangan RAPBD 2024

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa (28/11).

Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto dalam kesempatan itu menyampaikan penerimaan pendapatan direncanakan sebesar Rp10,6 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp5,98 triliun atau 58,9 persen dari rencana total rencana penerimaan APBD tahun 2024.

"Pendapatan transfer Provinsi Riau tahun 2024 direncanakan sebesar Rp4,06 triliun atau 40,48 persen dari total APBD, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp7,78 miliar," katanya.

Selain itu, belanja tahun 2024 direncanakan sebesar Rp11,02 triliun. Kemudian penerimaan pembiayaan dari sisa lebih tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp958,58 miliar.

Sekda mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait kemiskinan ekstrem, APBD juga dialokasikan ke pemberdayaan masyarakat melalui banyak program. Salah satunya melalui program layak huni, sanitasi, bantuan sosial, dan jaminan sosial.

Hariyantomenambahkan, pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari kata inflasi yang erat kaitannya dengan daya beli dan preferensi masyarakat. Diproyeksikan penyumbang inflasi tahun 2024 terbesar adalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), beras, dan rokok.

"Penyumbang inflasi tahun 2024 nanti diproyeksikan kenaikan BBM, berimbas ke tarif angkutan umum dan ongkos distribusi barang. Beras juga karena preverensi masyarakat yang lebih suka beras premium. Naiknya harga rokok juga karena naiknya cukai," terangnya.

Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk keamanan daerah saat pemilihan umum, pemilihan gubernur, dan kepala daerah berlangsung. Hal ini sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"2024 ini tahun politik karena pemilihan umum serentak dilakukan. Untuk mendukung keamanan, Pemerintah Provinsi Riau telah menganggarkan dana keamanan sesuai dengan surat edaran Kemendagri," ujar Sekda.