Perlu percepatan regulasi dalam pengembangan bioenergy di Indonesia

Kampar (ANTARA) - Anggota Ombudmsn RI Hery Susanto menyampaikan perlu percepatan regulasi dalam pengembangan bioenergi di Indonesia saat ini untuk mengatasi krisis minyak bumi energi fosil.

“Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) akan di selesaikan pembahasan oleh DPR RI pada 2023, disini akan diatur mulai dari hulu sampai ke hilir,” kata Hery saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional terhadap tangan dan prospektif pengembangan bio energi di Indonesia yang ditaja lembaga Gerakan Muda Pembaruan Melayu Riau (GM-PAMRI) di Balai Bupati Kampar, Rabu.

Di mengatakan, mudah mudahan tahun 2023 ini cepat terealisasi Dan sah RUU menjadi UUD oleh DPR RI, sehingga ada kepastian pengelolaaan bio energi terutama bio diesel, serta peran dari masing-masing mulai dari daerah penghasilan sawit dan sistem peremajaannya sampai pengelolaan bio diesel oleh Pertamina saling bersinergi dalam mendukung pengadaan bio diesel secara nasional.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Sumber Daya Manusia Gubernur Riau Yurnalis Basri yang membuka acara itu menyampaikan amanah Gubernur Riau bahwa energi sekarang ini merupakan termasuk kebutuhan primer dari manusia, setiap aspek selalu berkaitan dengan energi.

Hal ini mempengaruhi kebutuhan energi yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan konsumsi energi fosil Indonesia pada 2021 sebesar 909,24 juta barel setara minyak Barrel Oil Equivalent (BOE). Hal ini berbanding terbalik dengan produksi energi fosil saat ini. Di sektor migas, realisasi produksi minyak Indonesia pada 2021 rata-rata mencapai 660.000 BOPD (Barrel Oil Per Day) dari target APBN yang sebesar 705.000 BOPD, sedangkan produksi migas di Riau sebesar 181.000 BOPD.

Kondisi energi fosil yang terus berkurang, baik itu dari segi produksi maupun dari segi penemuan cadangan baru, juga diperparah dengan fluktuasi nya harga minyak dunia, sehingga berdampak bagi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Terobosan baru terus diusahakan oleh pemerintah agar pemanfaatan energi secara maksimal dengan harga yang terjangkau atau energi berkeadilan dapat dirasakan oleh segenap rakyat.

“Hari ini trend energi baru terbarukan semakin meningkat. Hal ini didasari oleh Energi Baru Terbarukan (EBT) memiliki konsep keberlanjutan atau sustainability. Namun, perkembangan ini harus juga mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan keekonomian, sistem dan kebijakan energi suatu daerah atau dinamakan transisi energi," terangnya.

Mewakili Dirut Pertamina Meta Handayani yang menjadi narasumber menyampaikan bahwa pengadaan bio diesel ini, masih banyak kendalanya yakni masih keterbatasan teknologi, serta pabrik bio diesel masih terbatas untuk dilakukan pengadaan secara nasional dan bio diesel lebih tinggi dari pada bahan bakar fosil, Dan juga masih keterbatasan teknologi, serta pabrik bio diesel masih terbatas karna biaya tinggi.

"Mulai dari ketersediaan bahan baku yang tidak ada kepastian, harga bahan baku yang cukup tinggi sehingga menyebabkan pihak pertamina masih mengkaji untuk pengadaan bio diesel itu secara masal,” jelasnya.

Kemudian untuk bahan baku alternatif belum siap di komersial terkait ketahanan suplai. Modal untuk membangun pabrik bio energi masih relatif tinggi.

Pj. Bupati Kampar Kamsol yang hadir sebagai narasumber dalam acara itu mengatakan seminar nasional ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengetahui langkah-langkah dalam menghadapi tantangan serta cara pandang kita terhadap pengembangan bionergi di Indonesia ke depan.

Ia katakan bahwa perkembangan penelitian di bidang bioenergi, bukanlah barang baru di dunia ini. Penjajakan peluang aplikasi bioenergi untuk di industrialisasi telah lama didengungkan, dan sekarang telah memasuki tahapan produksi secara massal dan siap dikomersialisasikan.

"Diharapkan dalam beberapa tahun mendatang, bioenergi akan menjadi alternatif dan mampu bersaing dengan minyak dan gas bumi (migas) dalam mempertahankan ketahanan energi di dunia," ucapnya.