Pekanbaru, (Antarariau.com) - Ketua DPRD Riau M. Johar Firdaus mengatakan bahwa pembangunan gedung bedah sentral RSUD Arifin Achmad harus menunggu uluran dana yang bersumber dari APBN sebagimana telah ditetapkan perencanaan sebelumnya.
"Harus menunggu dana APBN lagi baru bisa dibangun, tidak bisa dengan APBD karena tidak boleh campur-campur antara dana APBN dengan APBD. Bisa bahaya dan bagaimana pertanggungjawabannya. Nanti bisa jadi temuan dan pidana," kata M. Johar Firdaus di Pekanbaru, Rabu.
Lebih lanjut dikatakan Daerah tidak bisa langsung membiayai proyek tersebut kecuali memang ada pembagian kerja dari awal. Tapi kenyataannya pembangunan ini sedari awal tidak memiliki pembagian kerja.
Johar memyarankan bahwa cara untuk mengambil alih proyek tersebut langkah pertama adalah dengan melakukan audit. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan "cut off" atau pemberhentian pembangunan dan kemudian diambil alih oleh Daerah.
Selain masalah tumpang tindih anggaran tersebut, faktor lainnya yang membuat gedung tersebut tidak dianggarkan adalah defisitnya keuangan APBD bila dianggarkan. Saat itu menurutnya jika dimasukkan semuanya defisit menjadi Rp 392 Miliar.
Hal ini diungkapkannya terkait tidak diloloskannya anggaran untuk pembangunan gedung tersebut dalam APBD 2014. Saat ini gedung tersebut sedang terbengkalai pengerjaannya dimana hanya terlihat pondasi gedung saja atau belum berdinding dan bahkan lumut sudah mengotori pondasi.
Melihat hal ini, Komisi D DPRD Riau sebelumnya meminta agar pada tahun 2014 dianggarkan pembangnan gedung bedah central ini senilai Rp 128 Miliar. Namun pada saat pengesahan ternyata anggaran tersebut tidak ditemukan dalam buku anggaran.
Bagus Santoso sebagai ketua Komisi D DPRD Riau sebelum pengesahan APBD sangat menyayangkan hal tersebut. Padahal pembahasan telah dilalui bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sampai larut malam.
Pada saat itu, Bagus Santoso yang merasa perjanjian tersebut telah dilanggar menyatakan "walk out" atau keluar dari sidang paripurna pengesahan APBD 2014. Dia merasa sebagai komisi yang bertanggungjawab di bidang kesehatan telah gagal menyampaikan aspirasi.
