Waskita Karya targetkan pembangunan Gedung Sekretariat Presiden IKN selesai akhir 2024

Jakarta (ANTARA) - BUMN konstruksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk menargetkan pembangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dapat selesai pada akhir 2024.

SVP Corporate Secretary Waskita Novianto Ari Nugroho mengatakan, proyek ini akan dibangun di atas tanah seluas 50,678 meter persegi dan luas bangunan 33,312 meter persegi yang terbagi menjadi 3 bangunan yaitu Sekretariat Presiden, Mess Paspampres, dan bangunan pendukung.

"Pembangunan ini membutuhkan waktu selama 720 hari kalender dengan target penyelesaian pekerjaan pada akhir 2024," ujar Novianto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Waskita kembali meraih kontrak proyek baru di IKN. Kali ini proyek yang akan dibangun adalah Gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung di Kawasan Istana Kepresidenan IKN dengan total nilai kontrak mencapai Rp1,35 triliun.

Novianto menyampaikan, Waskita bangga atas perolehan proyek pembangunan Gedung Sekretariat Presiden di IKN ini.

"Perseroan akan mengerahkan seluruh sumber daya terbaik yang dimiliki agar dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Dari pengalaman yang Perseroan miliki, kami yakin dapat mengerjakan proyek ini dengan tepat mutu dan tepat waktu sesuai yang tertuang dalam kontrak," katanya.

Sebelumnya Waskita juga telah memenangi dua tender proyek yaitu Proyek Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang senilai Rp990 miliar dan pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 senilai Rp182 miliar.

Dengan memenangi tender proyek Gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung di Kawasan Istana Kepresidenan ini, sampai saat ini Waskita telah memenangi tender proyek IKN dengan total nilai kontrak mencapai Rp2,55 triliun.

Dalam pelaksanaannya nanti, Waskita tidak hanya mengejar target pendapatan, tetapi juga tetap berkomitmen menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah dan para pengguna jasa dengan memperhatikan dan mengutamakan aspek keselamatan dan lingkungan.

Baca juga: Otorita IKN Nusantara diminta memberi kompensasi lahan warga yang masuk dalam IKN

Baca juga: Pemerintah desain IKN Nusantara agar terhindar banjir selama 100 tahun