Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Riau Mardianto Manan menyebut salah satu faktor penyebab terjadinya konflik harimau dengan manusia adalah alih fungsi kawasan hutan yang mengakibatkan habitat hewan tersebut tergusur.
"Karena habitatnya sudah hancur lebur, oknum pemangku kebijakan sudah gagal paham dalam merawat hutan ini sehingga ruang dan kawasan si raja hutan terganggu. Kalau sudah begitu, tentu dia cari kehidupan lain," kata Mardianto Manan di Pekanbaru, Selasa.
Menurut dia, alih fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan semakin masif terjadi di Provinsi Riau. Lahan-lahan yang dulunya kawasan asri hutan digarap untuk kepentingan perekonomian sehingga habitat asli harimau semakin sempit.
Mardianto menyarankan untuk mengantisipasi konflik harimau dan manusia, solusinya dengan mengembalikan peruntukkan kawasan hutan yang menjadi habitat harimau.
"Kalau harimau yang disuruh jaga hutan. Kita pastikan hutan itu aman. Tapi kalau sudah manusia yang dipercaya untuk jaga hutan, maka seperti ini akibatnya. Hutan kehilangan fungsi alamiahnya.
"Kita meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, perkebunan agar betul-betul membuat kebijakan yang melindungi habitat mereka. Dikembalikan fungsi kawasan hutannya agar satwa liar seperti harimau tidak punah dan mengganggu warga," ucap politisi PAN itu.
Dia menyayangkan, berkeliarannya harimau tidak jauh dari pemukiman sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat.
"Agar cepat dievakuasi, tentu keberadaan harimau yang tidak jauh dari pemukiman sangat membahayakan," ucap legislator dapil Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi itu.
Sebelumnya diberitakan, harimau Sumatera berkeliaran tak jauh dari pemukiman masyarakat di Siak. Kuat dugaan ada ternak warga yang dimangsa hewan buastersebut. Untuk mengantisipasi serangan harimau itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Siak menerbitkan surat edaran untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar di tiga sekolah yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak.
Berita Lainnya
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB
DPRD Riau gesa penyusunan RAPBD 2025
31 October 2024 18:56 WIB