"Terpaksa merogoh saku agak dalam untuk isian kali ini daripada terlambat bisa kehilangan sewa," kata Vepry kala itu.
Memang pada awal Maret2022pemberitaan kelangkaan Biosolar di SPBU Pekanbaru, Riau viral, antrean kendaraan mulai dari roda empat hingga truk gandeng mengular. Mereka rela menanti berjam-jam bahkan hingga menginap di parkiran demi menikmati subsidi pemerintah tersebut.
Sejumlah perusahaan angkutan mengeluh karena tak jarang mendapati Biosolar kosong di SPBU, kalaupun ada harus antri berjam-jam untuk mendapatkannya. Ini mengganggu proses distribusi terutama barang yang pada akhirnya berujung pada naiknya sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional setempat.
Tidak terkecuali Innova putih bermesin diesel keluaran tahun 2016 milik Vepry yang kadang harus mangkrak karena tak mendapat BBM. Ia sengaja mengambil kredit mobil itu untuk usaha angkutan travel Pekanbaru-Duri, guna menghidupikeluarganya.
“Setiap hari mobil travel saya membutuhkan biaya BBM Rp200 ribu untuk mengantar sewa Pekanbaru-Duri sementara harga tiket per orang Rp110 ribu, kadang sewa berangkat cuma tiga orang dan kembali bisa lebih bahkan berkurang, cukup untuk makan keluarga lah dan bayar cicilan kredit mobil,” katanya.
Bagi dia, kenaikan harga BBM awal November lalu cukup dimaklumi mengingat pemerintah juga butuh biaya untuk menutupi subsidi, namun ia berharap BBM tersedia dan mudah mendapatkannya.
Ia juga mendukung pemberlakuan Quick Response (QR) code subsidi tepat. Dengan demikian pengisian lebih teratur dan terdistribusi sesuai peruntukan kebutuhan BBM mobil, juga memberikan jaminan atas hak orang miskin seperti dirinya untuk mendapatkan Biosolar sesuai porsi, tidak perlu antri panjang lagi.
"Saya sudah daftar dan diakomodir jadi tidak khawatir lagi akan antri seperti dulu,” katanya.
Subsidi membengkak
Pengamat Ekonomi Universitas Riau Dahlan Tampubolon mengatakan, perang Ukraina Rusia yang belum jelas kapan selesainya, disinyalir telah mendorong ekulibrium harga minyak mentah dunia di atas 75 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Harga minyak dunia yang tinggi mendorong naiknya biaya produksi berakibat pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melambat.
"Persoalan yang muncul adalah ketika subsidi BBM di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) hampir terkuras karena meningkatnya besaran yang dikeluarkan, memaksa pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM subsidi," kata Dahlan.
Data ini terbukti dari laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu kepada media usai melakukan rapat kerjadengan Komisi XI, di Gedung DPR, Senin (5/9/2022). Ia mengatakan, APBN untuk subsidi BBM kini bengkak, diperkirakan tembus Rp650 triliun, dan 80 persen di antaranya dinikmati masyarakat mampu.
"Yang Rp650 triliun itu sebanyak 80% dinikmati oleh masyarakat mampu, bukan oleh masyarakat miskin dan rentan," jelas Febrio.
Kondisi ini jelas sangat tidak tepat, sasaran subsidi adalah masyarakat miskin yang seharusnya menikmati bantuan pemerintah direbut haknya oleh mereka yang mampu, Sementara di satu sisi negara mulai kelimpungan untuk menalangi beban yang setiap hari bertambah. Maka tidak ada pilihan lain seperti yang sudah dilakukan Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi pada 3 September lalu.
“Dengan demikian pilihan menaikkan harga BBM dilakukan karena bisa menghemat anggaran pemerintah hingga Rp7 triliun dan mengurangi defisit anggaran sebesar 0,5 persen” kata Febrio.
Harga BBM bersubsidi Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, sementara harga solar naik dari Rp5.000 menjadi Rp6.800 per liter.
Kenaikan juga terjadi pada BBM non-subsidi Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Kenaikan harga Pertamax itu merupakan yang kedua kalinya dalam kurun waktu enam bulan terakhir setelah sebelumnya sempat naik dari Rp9.500 menjadi Rp12.500 per liter
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf juga memaklumi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena itu merupakan pilihan sulit di tengah situasi yang pelik.
“Kami memaklumi kenapa pemerintah menaikkan BBM,” kata Gus Yahyasaat membuka Kaderisasi Wilayah NU Sumatera Utara XVIII di Medan, Jumat, 9 September Tahun 2022.
Tidak hanya sampai di situ upaya menekan beban subsidi juga dilakukan Pemerintah bersama Pertamina sesuai target Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM secara tepat dengan merubah tata distribusi BBM bersubsidi dari manual ke sistem digitalisasi.
Hal ini diharapkan mampu mengerem permintaan di masyarakat dan menjadikannya tepat sasaran. Sejauh ini upaya itu mumpuni terbukti kuota distribusi BBM terpantau menurun demikian dikatakan Wira Pratama Sales Area Manager Pertamina Retail Riau.
“Data kami mencatat sejak pemberlakuan Perpres no 191 Tahun 2014, telah terjadi pengurangan kuota Biosolar untuk wilayah Riau sebesar 7-9 persen tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Wira.
Pengurangan di Riau dilakukan mengingat selama ini penyaluran Biosolar tidak tepat sasaran kepada yang berhak mengkonsumsinya. Selain itu juga tingginya permintaan rerata bulanan mengakibatkan kuota tahunan sudah mendekati batas.
"Kuota Biosolar Tahun 2022 bagi Riau ditetapkan sebesar 794.787 kiloliter (KL) walau menjelang akhir tahun ini direvisi menjadi 936.934 , jumlahnya tetap lebih tinggi dari realisasi Tahun 2021 sekitar 824.000 KL," sebut Wira.
Demikian juga dengan Biosolar dari kuota 936.934
KL tahun ini sudah dikonsumsi sebanyak 676.549 KL atau sekitar 82 persen. Padahal, menjelang akhir tahun masih akan ada momen perayaan Natal dan Tahun Baru serta libur akhir tahun yang mendongkrak mobilitas masyarakat.
"Sedangkan realisasi penyaluran Pertalite hingga tanggal 30 Sept 2022 sebanyak 684.207 KL dari kuota tahunan yang dipatok untuk Riau sebanyak 1.044.793 KL. Jadi total realisasi penyaluran mendekati 85 persen," kata Wira.
SE Gubernur Riau
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai perpanjangan tangan Pusat di daerah juga akan terimbas beban subsidi, maka Bumi Lancang Kuning itu turut mengambil peran menyikapi permasalahan kelangkaan BBM dan tidak tepatnya sasaran subsidi bagi masyarakat miskin, dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur No 272/SE/DESDM/2021 tentang pengendalian pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu jenis minyak Biosolar bersubsidi di Riau.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto mengatakan, dengan adanya SE tersebut bisa dijadikan dasar oleh Pertamina khususnya SPBU yang beroperasi di wilayah setempat dalam mendistribusikan BBM tepat sasaran, menerapkan dan menegakkan aturan kepada yang berhak.
Ia juga mengingatkan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Riau untuk tidak menerima bukti pembayaran pengisian BBM menggunakan Biosolar, kecuali kendaraan untuk pelayanan umum.
"Mobil pelat merah di Riau tidak boleh mengisi Biosolar, edaran ini sudah kami sampaikan ke OPD agar tidak menerima bukti pembayaran BBMnya," kata SF Hariyanto.
Ia menjelaskan, dalam SE Gubernur Riau sudah jelas melarang kendaraan dinas milik Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, TNI/Polri menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) jenis minyak Biosolar bersubsidi, kecuali kendaraan untuk pelayanan umum seperti mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.
Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan, kehutanan, dan pertambangan termasuk dan tidak terbatas pada angkutan Crude Palm Oil (CPO), angkutan kayu, angkutan tambang angkutan batu bara, angkutan mixer semen dan angkutan bermuatan atau kosong juga dilarang menggunakan.
“Nah untuk keperluan usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian transportasi air dan pelayanan umum bisa menggunakan JBT jenis minyak Biosolar bersubsidi dengan syarat miliki surat rekomendasi dari instansi terkait,” kata dia.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Swasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Riau Tuah Laksamana juga menegaskan, selain itu penggunaan BBM bersubsidi diatur
“Maka saya heran mengapa kemacetan dan antrian BBM harus terjadi, pasalnya Pemerintah Provinsi Riau sudah punya aturan siapa saja yang berhak atas barang tersebut,” kata Tuah Laksamana.
Ia mengatakan, seluruh pengusaha SPBU juga sudah diberi tahu tentang syarat perdagangan Biosolar ke masyarakat mengacu kepada SE Gubernur berarti jika masih ada antrian penerapannya di lapangan belum ada. Terbukti saat ada pengurangan kuota dari pemerintah antrean kembali mengular, karena mereka yang tidak berhak masih rela antri untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
"Ayo jangan nikmati yang bukan hak mu, kami tidak bosan-bosannya menyosialisasikan SE Gubernur yang terbaru ini ke seluruh anggota Hiswana yang pengusaha SPBU," katanya.
QR code subsiditepat MyPertamina
Dosen Prodi Teknik Informatika UNRIDahliyusmantomengatakan, Indonesia akhirnya memasuki fase baru dalam penyaluran BBM yang disubsidi maupun yang ditugaskan oleh pemerintah. Kini PT Pertamina (Persero) punya cara baru untuk saluran BBM Biosolar bersubsidi maupun BBM penugasan Pertalite melalui aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan sendiri yakni MyPertamina dengan Quick Response (QR) code subsiditepat.
QR code yaitu sebuah sistem pembayaran digital dengan cara melakukan pemindaian/scanning sebuah code tertentu. QR code awalnya digunakan untuk menginventarisir nama dan jenis barang di sebuah toko modern ataupun industri manufaktur, tetapi kini sudah banyak berkembang termasuk Pertamina menggunakannya sebagai sistem teknologi untuk mendata kepemilikan kendaraan dalam penggunaan BBM bersubsidi
.Dahliyusmanto mengatakan, upaya pemerintah memulai QR code subsidi tepat adalah momen yang pas di tengah melambungnya harga minyak dunia, sehingga Indonesia bisa menekan beban subsidi. Transformasi go digital Pertamina pada distribusi BBM bersubsidi selangkah lebih maju untuk negara berkembang seperti Indonesia. Teknologi ini juga mumpuni dipakai sebagai pengendali kebocoran subsidi BBM.
“Sangat tepat sekali penggunaannya untuk program subsidi tepat pemerintah dan juga mendukung program PayLess dari Bank Indonesia," katanya.
Kata dia, banyak manfaat dari penggunaan QR code ini selain sebagai alat pembayaran, dalam program subsidi tepat dapat juga mengetahui jenis bahan bakar, dan jenis kendaraan apa yang sesuai sehingga pemetaan pemakaian masyarakat yang layak mendapatkan dan tidak, bisa diperoleh.
Apalagi pada saat pendaftaran untuk penggunaan aplikasi tersebut, si pengguna harus memasukkan jenis kendaraan yang dimiliki berdasarkan merek, isi silinder (cc) dan tahun pembuatan. Seluruh data ini akan tersimpan dalam sebuah database yang nantinya akan menjadi suatu Big Data.
“Sehingga data-data tersebut dapat digunakan oleh Pertamina untuk membuat pemetaan dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat berkaitan dengan BBM bersubsidi,” kata Dahliyusmanto.
Manager Area Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Agustiawan mengatakan, Pertamina mulai berbenah dengan pemberlakuan wajib mendaftar kendaraan lewat aplikasi MyPertamina 1 juli 2022 lalu, melalui website subsiditepat.mypertamina.id bagi setiap pengguna BBM bersubsidi.
Pada tahap pertama mulai kendaraan roda empat diharuskan melakukan registrasi dimana data yang sudah diinput akan menjadi basis pertimbangan apakah masyarakat ini tergolong mampu atau tidak mampu dan berhak mendapatkan kuota BBM subsidi maupun penugasan
"Pendaftaran diterapkan dalam uji coba awal di lima provinsi, yakni Sumatra Barat, Kalimantan `Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta," ujarnya.
Dia mengakui setelah lima daerah percontohan itu, Pertamina melanjutkan tahapan pendaftaran bagi konsumen Biosolar dan pertalite secara nasional termasuk di Provinsi Riau, pada awal September 2022.
"Penyaluran BBM subdisi ada aturannya, baik dari sisi jumlah kuota maupun sisi segmentasi penggunanya. Masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi diharapkan dapat mulai melakukan registrasi," katanya.
Selain itu, juga bisa mendaftar secara offline dengan mendatangi booth pendaftaran di area-area yang sudah ditentukan dengan lebih dulu menyiapkan sejumlah dokumen sebagai syarat, meliputi, foto KTP, foto diri, foto STNK depan dan belakang (dibuka), foto kendaraan tampak semua (tampak depan dan sisi),foto nomor polisi kendaraan, dokumen pendukung lainnya.
Nantinya satu kendaraan akan diberikan satu kode QR. Pengguna yang sudah melakukan pendaftaran identitas dan kendaraannya kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan. Lalu menunjukkan bahwa data pengguna telah cocok dan dapat membeli Pertalite dan Biosolar.
"Apabila sudah terkonfirmasi, unduh QR code dan simpan untuk bertransaksi di SPBU Pertamina. Sistem MyPertamina ini akan membantu kami dalam mencocokkan data pengguna," katanya.
Sukses di Riau
Program subsidi tepat MyPertamina yang dimulai awal September di Bumi Lancang Kuning terbilang sukses hal ini bisa dilihat dari segi jumlah pendaftar. Sebulan berjalan Provinsi yang terkenal sebagai penghasil Minyak dan Gas (Migas) ini mencatat jumlah pendaftar tertinggi di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), mengalahkan empat provinsi lainnya.
Data Pertamina mencatat total register per 5 Oktober 2022 di Riau sudah mencapai 81.332 kendaraan yang register, dengan rincian sebanyak 54.726 Pertalite dan 26.606 Biosolar.
Diperingkat kedua ada Sumatera Utara 78.009 register dengan 49.611 Pertalite dan 28.398 Biosolar. Kemudian disusul Sumatera Barat 59.617 register dengan 44.696 Pertalite dan 14.921 Biosolar, Aceh 31.392 register untuk 20.793 Pertalite serta 10.599 Biosolar terakhir Kepulauan Riau 7.551 register bagi 6.402 Pertalite 1.149 Biosolar.
"Dari total 12 kabupaten/kota di Riau yang daftar konsumen terbanyak dari Kota Pekanbaru ada 36.392 register dengan rincian 26.041 Pertalite dan 10.718 Biosolar," kata Agus.
Bukan hanya itu, Riau juga sukses menekan beban subsidi lewat program subsidi tepat MyPertamina dimana terjadi penurunan pemakaian BBM Pertalite dan Biosolar hanya dalam sebulan sekitar 4-4,5 persen Rerata konsumsi Biosolar di Riau dari Januari - Agustus tahun 2022 tercatat mencapai 2.487 KL per hari, turun sebesar 4,7 persen pada saat mulai pemberlakuan QR code subsidi tepat MyPertamina di September menjadi rerata pemakaian 2.371 KL. Hal serupa juga terjadi pada Pertalite dimana saat Januari-Agustus pemakaian rerata per hari di Riau mencapai 2.815 KL turun 4,3 persen pada September menjadi rerata 2.695 KL,” kata Wira.
Pekanbaru percontohan
Seiring waktu uji coba penerapan distribusi BBM bersubsidi dengan teknologi baru QR code subsiditepat Mypertamina langsung dilakukan di Pekanbaru, sebagai kota yang tertinggi total pendaftarnya di Sumbagut, dan Riau khususnya.
Agustiawan menjelaskan, meski saat ini penggunaan barcode atau QR code masih belum diterapkan dan masih menunggu arahan dari Pemerintah, namun Pekanbaru sudah menjadi percontohan pada empat SPBU.
"Mulai 1 Oktober 2022 kita melakukan uji coba pengisian BBM subsidi Biosolar gunakan QR code di empat SPBU yang ada di Riau dan selanjutnya ditambah tiga SPBU lagi," katanya.
Ujicoba pembelian Biosolar menggunakan QR ini dilakukan di SPBU yang sudah siap dukungan fasilitas sarana dan prasarananya. Serta yang kuota Biosolarnya habis dan potensi habis sebelum pertengahan Oktober 2022, serta di SPBU yang berlokasi rawan pelangsir atau pengecer.
"Adapun empat SPBU ini yakni 14284657 - Rimbo panjang, Kampar, 142826114 – Jalan Riau, Pekanbaru, 14282635 - Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, dan 11288601 - Jalan Putri Tujuh Dumai," kata Agus.
Hasil evaluasi di lapangan untuk penerapan QR code subsiditepat MyPertamina pada empat SPBU Pekanbaru berjalan lancar dan tanpa kendala, keuntungannya dari sisi Pertamina tentu konsumen yang dilayani menjadi lebih tertib, dari sisi SPBU juga meminimalisir kesalahan input nomor polisi, operator lebih dimudahkan,” katanya.
Untuk jumlah isian sesuai SE Gubernur Riau, Syamsuar mengatur pembelian Biosolar mobil pribadi roda empat dibatasi 40 liter per hari, mobil umum roda empat dibatasi 60 liter per hari dan mobil umum roda enam ke atas dibatasi 100 liter per hari.
Manager SPBU 14.284.657 PT MonaRimbo Panjang Heriawan membenarkan sebelum digitalisasi permintaan Biosolar terus meningkat antrian truk dan mobil pribadi mengular. Namun setelah pemberlakuanQR code subsiditepat MyPertamina bagi setiap pembeli semua normal kembali.
Ditambah lagi dengan pemberlakuan QR code subsiditepat MyPertamina bagi setiap pembeli semakin memudahkan SPBU Rimbo Panjang dalam menata pendistribusian tepat sasaran karena mereka yang antri sudah jelas terdata dan berhak atas bantuan pemerintah tersebut.
Proses penerapan QR code subsiditepat MyPertamina di SPBU 14284657 Rimbo Panjang ada tiga langkah, pertama konsumen datang, operator kami menanyakan apakah sudah memiliki QR code atau belum kalau sudah, operator kami menscan dengan Elektronic Data Capture (EDC) yang tersedia.
Kedua, apabila belum memiliki tetapi sudah terdaftar dan menunjukkan bukti verifikasi di gedjet operator, kami melakukan penginputan Nopol dengan cara manual di EDC.
Ketiga, konsumen belum memiliki QR code subsiditepat dan belum terdaftar operator kami menyarankan untuk mendaftar terlebih dahulu dengan tim yang kami sediakan di SPBU, setelah pendaftaran selesai dan terverifikasi, operator kami baru melakukan pengisian BBM mengacu ke SE Gubernur tahun 2021.
“Sejak SPBU kami mulai menerapkan SE Gubernur Riau Nomor :7/SE/DESDM/2021, tentang pengendalian pendistribusian jenis bahan bakar minyak Biosolar bersubsidi di Riau, jadi tidak terdapat truk gandeng dan kayu antri dalam pengisian,” tukas Heriawan.
