Pemkab Kampar dukung perlindungan tenaga migran

Bangkinang Kota (ANTARA) - Pemkab Kampar melakukan penandatangan Memory of Understanding (MoU) dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) RI di Aula Serindit Gedung Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa.

Penandatanganan kerjasama itu disaksikan langsung oleh Anggota DPD RI Misharti, Deputi Penempatan dan perlindungan Kawasan Amerika Fasifik, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) RI Larso Sambolon dan pengurus BP2MI RI, Gubernur Riau Drs Syamsuar, Bupati /Walikota, Forkopimda se-Riau serta instansi terkait.

Pemerintah Kabupaten Kampar mendukung terhadap UU No 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Ini bagian dari upaya kita untuk melindungi dan diberikan hak-hak pokok dan prinsip sebagai bentuk menjaga kelangsungan hidup," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri mewakili bupati saat menghadiri sosialisasi UU No 18/2017 bersama dengan Gubernur Riau dan Bupati /Walikota se-Provinsi Riau.

Dia mengatakan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar negeri maka seluruh pekerja yang akan diberangkatkan keluar negeri harus mempersiapkan diri dengan skil atau keterampilan, sehingga tidak terkatung-katung dan mendapat masalah

"Khusus untuk masyarakat Kampar Alhamdulillah selama ini mereka tidak mendapatkan perlakukan dan permasalahan di luar negeri, mungkin dari sekian banyak satu atau dua permasalahan kita terima, namun secara umum tenaga kerja kita dalam kondisi aman dan baik," terangnya.

Sementara itu Deputi Penempatan dan perlindungan Kawasan Amerika Fasifik Larso Sambolon, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berharap semua daerah dapat menganggarkan untuk pelatihan kepada para remaja, ibu rumah tangga.

"Jika ingin merantau ke luar negeri sebagai tenang kerja, kami bahkan telah menerima laporan ada beberapa daerah yang telah melakukan pelatihan bagi masyarakat yang ingin menjadi tenang kerja di luar negeri," kata dia didampingi oleh Direktur Strategi Kawasan Amerika Fasifiq Mukharrom, Kepala Biro Hukum P2MI Humas Hadi Wahyuningrum.