Siap-siap, BPK RI dan Kejagung audit lahan sawit di Kampar

Kampar (ANTARA) - Banyaknya persoalan lahan perkebunan sawit membuat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan Kejaksaan Agung RI mengaudit seluruh lahan perkebunan sawit di Indonesia, termasuk di KabupatenKampar.

"Saat ini BPK RI dan Kejagung sedang mengaudit seluruh lahan sawit yang ada di Indonesia, sembari menunggu hasil kita juga akan melanjutkan pengaduan ini," kata Penjabat Bupati Kampar Kamsol didampingi Kadis Koperasi Hendri Dunan, Sekretaris Dinas Perkebunan Idrus saat menerima audiensi Pro-Jokowi (Pro-Jo) Provinsi Riau, di ruang rapat lantai II kantor Bupati Kampar, Selasa.

Dia menyampaikan bahwa Pemda Kampar akan menindaklanjuti masalah lahan masyarakat dengan PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL).

Baca juga: Pabrik sawit PT PASS di Kampar beroperasi di luar area

Bupati mengatakan akan mengusut tuntas permasalahan yang ada di Tapung Hilir dengan PT SBAL ini

“Kami, Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Forkopimda Serta BPN akan terus berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa KotoAman, KecamatanTapung Hilir," ujarnya.

Dalam dialognya Ketua LSM RI Rangga Arya didampingi Ketua Projo Provinsi Riau Andre Hendriyanto mengatakan bahwa berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo persoalan ini harus cepat ditindaklanjuti karena banyak merugikan masyarakat serta menghindari terjadinya hal tak diinginkan.

"Kami di sini karena pengaduan dan hajat masyarakat Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir terkait permasalahan tersebut. Karena itu, kami di sini meminta jawaban Pak Bupati Kampar tentang perintah Pak Presiden RI," kata dia.

Dia menyebutkan, HGU PT SBAL bahwasannya dalam administrasi tidak sesuai aturan yang berlaku sehingga secepatnya ditindaklanjuti.

Baca juga: Pemda Kampar segel PT Johan Sentosa