Istanbul/Islamabad (ANTARA) - Otoritas Myanmar pada Minggu merampungkan proses pemungutan suara, yang memasuki tahap ketiga, dalam pemilihan umum pertama sejak kudeta militer pada 2021, sebut laporan media setempat.
Dilaporkan Myanmar Radio and Television, tahap terakhir pemungutan suara di 63 kota, yang bermula pada Minggu pagi, selesai pada Minggu sore.
Presiden sementara Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing meninjau tempat pemungutan suara di Mandalay.
"Bukan urusan saya kalau komunitas internasional menolak mengakui (hasil pemilu) ini," kata Min Aung Hlaing merespons penolakan internasional terhadap pemilu di bawah junta militer, menurut laporan harian Irrawaddy.
Tahap pertama pemungutan suara berlangsung di 102 kota di seantero Myanmar pada 28 Desember lalu, sementara tahap kedua digelar di 100 kota pada 11 Januari.
Awal bulan ini, Mayor Jenderal Zaw Min Htun, ketua badan informasi junta, mengatakan bahwa sidang parlemen akan digelar pada Maret menyusul berakhirnya pemilu, dengan pemerintahan baru akan dilantik pada April.
Pemilihan umum kali ini menentukan anggota legislatif Parlemen Myanmar untuk majelis rendah maupun majelis tingginya, serta badan legislatif tingkat daerah. Usai dilantik, anggota Parlemen akan memilih presiden Myanmar yang akan membentuk pemerintahan baru.
Pemerintah Myanmar sebelumnya, yang dipimpin Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), digulingkan dalam kudeta militer 2021 yang mengakibatkan pemberlakuan pemerintahan darurat selama lebih dari empat tahun.
Pemilihan umum yang berlangsung kali ini merupakan yang pertama kalinya sejak saat itu.
Myanmar memiliki parlemen dwikamar (bikameral) dengan total 664 kursi yang terdiri dari 440 di majelis rendah dan 224 di majelis tinggi.
Empat puluh partai politik, termasuk NLD, dibubarkan pada 2023. Pada pemilu kali ini, sekurangnya enam partai politik dengan hampir 5.000 calon, ikut serta.
Di tingkat daerah, ada 57 partai politik yang ikut serta dalam pemilu. Sementara, Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang dibekingi militer Myanmar, mencalonkan hingga 1.000 kandidat dalam pemilu ini.
Sementara itu pada Jumat, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk HAM di Myanmar, Tom Andrews, menyerukan komunitas internasional untuk menolak mengakui pemilu tersebut.
"Pemilu yang tidak sah hanya akan menghasilkan pemerintahan yang tidak sah. Seiring berakhirnya pemilu Myanmar, dunia harus menolaknya sebagai pemilu curang dan menolak pemerintahan militer dengan kedok sipil yang akan muncul," kata Andrews di media sosial X.
Sumber: Anadolu
