Pekanbaru (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui Kepala Satgas Pendaftaran LHKPN mengapresiasi Direktur Utama Bank Riau Kepri, Andi Buchari atas kontribusi yang diberikan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh pejabat di lingkup Bank Riau Kepri yang telah tuntas 100 persen.
Kepala Satgas Pendaftaran LHKPN KPK RI, Dwi Yanti mengatakan seluruh pejabat di lingkungan PT Bank Riau Kepri (BRK) tercatat telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari wajib lapor 634 orang, sudah 100 persen tuntas laporannya dan kelengkapannya 83 persen.
“Saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Riau Kepri. Saya juga sangat berterimakasih atas kesadaran untuk melaporkan harta kekayaan pribadi pejabat BRK sebagai wajib lapor. Alhamdulillah pada hari ini Pak Dirut Bank Riau Kepri akan sharing kepada kita semua tentang kiat-kita yang dilakukan Bank Riau Kepri dalam mempercepat pejabat di lingkupnya untuk melaporkan LHKPN,” kata Dwi Yanti dalam sambutan pembukanya di hadapan perwakilan BUMD se Kabupaten Aceh Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Rabu.
Selanjutnya, Dwi menyebutkan apa yang sudah dilakukan oleh Bank Riau Kepri ini dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya untuk memenuhi tanggung jawab moril dalam pencegahan perilaku korupsi. Ditambah lagi, saat ini untuk penyampaian LHKPN sudah sangat mudah melalui aplikasi e-lhkpn mobile dan lampirannya juga sudah sangat singkat.
Baca juga: BRK- Kejati Riau sepakat tangani kasus kredit bermasalah
Mengatakan dari 1.094 instansi Badan Usaha Milik Daerah data Inspetorat Jendral kementerian Dalam Negeri tahun 2017, telah terdaftar sebanyak 393 instansi yang sudah memasukkan LHKPN ke KPK. Dan dari total 393 instansi tersebut 129 instansi telah melakukan pengelolaan LHKPN secara Mandiri khususnya perusahaan perbankan dan 264 BUMD melakukan pengelolaan bergabung dengan pemerintah daerah.
“Dari kegiatan ini diharapkan dapat menambah instansi yang wajib lapor LHKPN dari 393 instansi ini dan mengingatkan kembali wajib lapor LHKPN untuk tetap patuh dalammelaporkan harta kekayaannya kepada KPK melalui aplikasi e-LHKPN. Semoga apa yang wajib lapor LHKPN lakukan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan yang terbaik bagi suksesnya upaya pencegahan korupsi melalui LHKPN," harapnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Riau Kepri mengatakan sebagai pemimpin di perusahaan milik daerah, ia harus taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Karena sudah ada undang-undang dan peraturan yang mengatur ini,” tutur Andi Buchari.
Hadir dalam acara tersebut, Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Syafriana, Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Hafidah, Direktur Dana & Jasa Bank Aceh Amal Hasan, Pindiv MSDM Bank Riau Kepri Muhammad Affan, Pindiv Kepatuhan Khairul Anwar.
Baca juga: Komisi III kawal persiapan launching BRK Syariah
Berita Lainnya
Pembiayaan gadai emas lebih murah di BRK Syariah, ujrahnya hanya Rp.6.000 per gram
17 April 2024 12:23 WIB
BRK Syariah salurkan bantuan ke masjid Pondok Pesantren Darussalam Kabun
06 April 2024 10:07 WIB
Tabligh Akbar Umri, BRK Syariah serahkan hadiah untuk lomba kreativitas AIK
04 April 2024 10:03 WIB
Berkontribusi di Riau selama 58 tahun, OJK apresiasi BRK Syariah
03 April 2024 13:35 WIB
CSR BRK Syariah kembali disalurkan di Meranti
02 April 2024 15:54 WIB
Kejati Riau usut dugaan korupsi di BRK Syariah
02 April 2024 15:12 WIB
Di Kuansing, Asisten I Pemprov Riau ajak menabung di BRK Syariah
01 April 2024 13:45 WIB
Saat bukber, OJK Riau santuni anak yatim melalui Tabungan SimPel BRK Syariah
31 March 2024 11:46 WIB