Bangkinang Kota (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerima junjungan Pj Bupati Kampar Kamsol bersama pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit (AKAPSI) di ruang kerjanya, Selasa kemarin (14/6).
Kunjungan ini juga di hadiri oleh Muhammad Asri Anas Direktur Eksekutif AKAPSI, Instiawati Ayus, Direktur Kajian, Hukum dan Advokasi, dan beberapa Bupati yang tergabung dalam AKAPSI.
Kamsol sendiri sebagai Sekretaris Jenderal AKAPSI mendampingi Ketua Umum Pusat AKAPSI yang juga Bupati Seruyan Yulhaidir, dan hadir juga Bupati Pasaman Barat Sumatra Barat Hamsuardi.
"Sekarang kita lakukan penertiban dengan menurunkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI mulai dari Perkebunan, Perusahaan Sawit, Hak Guna Usaha, Produksi hingga sampai menjadi CPO," kata Luhut yang juga Ketua Dewan Penasehat AKAPSI RI.
Dia menyampaikan berapa poinpenting dalam menyikapi perkebunan sawit maupun terhadap harga sawit di masyarakat dan berharap harga di masyarakat berada pada level Rp2.500.
Termasuk pengaturan pupuk, sehingga pertanian itu terintegrasi antara Kementan, Subsisdi pupuk pemerintah dan dana desa maka akan di peroleh efisiensi.
"Cost akan turun, maka penjualan akan memberikan keuntungan kepada masyarakat," kata Menko berbincang dengan pengurus AKAPSI ini.
Selepas itu Kamsol menyatakan bahwa kedatangan ini bertujuan menyampaikan hasil dari pertemuan dari AKAPSI yang diadakan beberapa waktu lalu serta perkembangan terkini terhadap persawitan di Indonesia.
Juga tentang kondisi terkini perkebunan sawit di Kabupaten Kampar terutama terkait lahan di tanah ulayat yang merupakan milik dari berbagai suku yang ada di Kabupaten Kampar.
"Alhamdulillah kami diterima langsung oleh pak Luhut Binsar Panjaitan bersama dengan dua orang staf, pengurus AKAPSI menyampaikan hasil pertemuan yang lalu tentang pembentukan organisasi dan meminta kepada bapak Menteri dapat menjadi dewan pengarah AKAPSI," terangnya.
Selanjutnya pengurus akan melaksanakan Munas AKAPSI pada 16 Juli 2022 di Jakarta yang akan mengundang 154 Kabupaten penghasil Sawit dan 5 Gubernur selaku provinsi penghasil sawit serta kepala desa yang memiliki kebun kelapa sawit.
Dia menyatakan bahwa dalam diskusi itu, Menko menyampaikan bahwa kondisi sekarangBPKP RI sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Indonesia.
Pemeriksaan dilakukan mulai dari status lahan, buah sawit sampai menjadi CPO, ini sedang di audit oleh BPKP dan berharap segera selesai dan bisa nanti disampaikan kepada seluruh daerah.
Direncanakan Munas AKAPSI 16 Juni mendatang itu nanti dapat dihadiri Presiden Jokowi
Dalam Munas itu nanti akan dibahas atau masukan terkait dengan tata kelola sawit dan pemanfaatannya untuk masyarakat banyak.
"Pengurus AKAPSI juga menyampaikan kepada bapak Menteri bahwa banyak aturan yang tidak sinkron antara Kementerian ATR /BPN, Kementerian Pertanian," terangnya.
Selain itu pelaksanaan 20 persen terhadap lahan bagi masyarakat tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masing-masing Kementerian memiliki regulasi dan aturan, di mana di daerah mengakibatkan ada kebingungan dalam penerapan.
Di sisi lain juga disampaikan, banyak tanah ulayat khususnya di Kabupaten Kampar, banyakpersoalan-persoalan yang terjadi di antara perusahaan dan masyarakat dan lahan ini berharap dapat di audit, melihat, memeriksa terkait dengan tanah adat yang ada di wilayah Kabupaten Kampar Karena rata-rata perusahaan juga menguasai tanah adat dan tanah ulayat.
