Gubernur Riau minta bupati dan walikota monitor harga sawit produksi pekebun

Kota Pekanbaru (ANTARA) - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar meminta bupati dan wali kota di Riau membentuk Gugus Tugas pemantauan harga Pembelian tandan buah segar (TBS) produksi pekebun dan pasokan minyak goreng di pasar, menindaklanjuti arahan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pembentukan Gugus Tugas sesuai arahan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut disampaikan dalam Rakor Progres Kebijakan Minyak Goreng Curah Rakyat, pada 7 Juni 2022.

"Jangan sampai ada lagi masyarakat kesulitan membeli minyak goreng curah dengan harga terjangkau, sehingga Gugus Tugas Monitoring Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun harus melibatkan Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan provinsi dan kabupaten dan kota," kata Syamsuar.

Sementara itu gugus tugas itu, katanya menyebutkan akan melaksanakan beberapa fungsi, yakni melaksanakan pengawalan harga pembelian TBS pekebun, melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap percepatan penyerapan/pembelian TBS pekebun oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Selain itu melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018, serta melaksanakan pembinaan perizinan berusaha perusahaan perkebunan yang memiliki PKS.

"Bupati dan wali kota perlu mendorong percepatan ekspor Crude Palm Oil (CPO) untuk pencapaian harga TBS produksi pekebun di atas Rp3.000/kg. Mempercepat pembentukan/penguatan kelembagaan pekebun dan fasilitas kemitraan/kerjasama kelembagaan pekebun dengan PKS sesuai Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020," katanya.

Guna mengawal ketersediaan minyak goreng curah, katanya lagi, bupati dan wali kota perlu mendorong PKS agar terintegrasi dengan industri hilir minyak goreng untuk mendaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) di https://simirah.kemenperin.go.id/ dari Kementerian Perindustrian.