London (ANTARA) - Pemerintah-pemerintah perlu mengambil tindakan segera untuk mengatasi meningkatnya ketimpangan yang muncul akibat krisis COVID-19 bersama lonjakan harga energi dan pangan yang meningkatkan tekanan pada jutaan orang di seluruh dunia, kata Oxfam, Senin.
Laporan tersebut, yang dirilis oleh badan amal yang berbasis di Nairobi ketika para pembuat kebijakan dan kepala industri tiba di kota Davos di Swiss untuk pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF), menemukan jumlah miliarder telah meningkat 573 menjadi hanya sedikit di bawah 2.700 dari tahun 2020.
Kekayaan kumulatif mereka telah meningkat hampir 3,8 triliun dolar AS menjadi 12,7 triliun dolar AS, menurut temuan badan amal tersebut, menganalisis data dari Forbes. Mereka yang berada di sektor pangan dan energi menikmati rejeki nomplok dalam pendapatan dari melonjaknya harga-harga komoditas.
Sementara itu, kombinasi COVID-19, meningkatnya ketimpangan dan kenaikan harga-harga pangan dapat mendorong sebanyak 263 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2022, kata Oxfam, seraya menambahkan kemajuan selama beberapa dekade ini terbalik.
"Jutaan orang di seluruh dunia menghadapi krisis biaya hidup karena efek pandemi yang berkelanjutan dan meningkatnya biaya kebutuhan pokok, termasuk makanan dan energi," kata penulis laporan tersebut.
"Ketimpangan, yang sudah ekstrem sebelum COVID-19, telah mencapai level baru."
Harga pangan, yang telah didorong lebih tinggi selama pandemi karena gangguan COVID-19 dan cuaca buruk, kembali melonjak lebih tinggi ketika invasi Rusia ke Ukraina mengguncang pasokan biji-bijian dan minyak.
"Satu-satunya tindakan paling mendesak dan struktural yang harus diambil pemerintah-pemerintah sekarang adalah menerapkan langkah-langkah perpajakan yang sangat progresif yang pada gilirannya harus digunakan untuk berinvestasi dalam langkah-langkah yang kuat dan terbukti mengurangi ketimpangan, seperti perlindungan sosial universal dan perawatan kesehatan universal," kata laporan itu.
WEF yang berbasis di Jenewa mengatakan pertemuan itu, yang dilakukan untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun karena COVID-19, akan mempertemukan lebih dari 2.000 pemimpin dan pakar dari seluruh dunia, sedikit lebih kecil dari beberapa pertemuan sebelumnya.
Baca juga: Sekjen PBB: Negara miskin terdampak krisis akibat perang yang terjadi di Ukraina
Baca juga: Kemlu pastikan keselamatan WNI di tengah krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka
Berita Lainnya
Mitsubishi Electric Indonesia lakukan inovasi dan solusi untuk lingkungan hijau
26 April 2024 17:02 WIB
Relawan: Partai Keadilan Sejahtera akan ikuti jejak PKB dan NasDem masuk koalisi
26 April 2024 16:29 WIB
Kemenhub tetapkan 17 bandara internasional di Indonesia untuk perkuat bisnis penerbangan
26 April 2024 16:10 WIB
Mendag Zulkifli Hasan memusnahkan baja tulang tak sesuai SNI senilai Rp257 miliar
26 April 2024 15:31 WIB
Ilmuwan ungkap rotasi Bumi melambat, hari jadi lebih panjang
26 April 2024 15:16 WIB
72 tahun diplomatik, Indonesia-Kanada adakan Dialog Pertahanan Perdana di Jakarta
26 April 2024 15:05 WIB
Menlu Retno sebut satgas judi online lindungi WNI dari kejahatan transnasional
26 April 2024 14:17 WIB
Jeniffer Aniston akan buat ulang film klasik hits tahun 1980 "9 to 5"
26 April 2024 14:04 WIB