Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi pelaksanaan kerja sama pemberdayaan masyarakat, yang telah diselenggarakan dengan Interchurch Organisation for Development Cooperation (ICCO) selama lebih dari satu dekade ini.
Dalam rangka proses deregistrasi aktivitas ICCO di Indonesia, ICCO dan Kemendagri menyelenggarakan acara penutupan aktivitas regional ICCO pada Jumat (25/3/2022) di Jakarta.
"Apresiasi atas berbagai capaian pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dan terakhir melalui memorandum saling pengertian kerja sama periode 2021-2022 telah terealisasi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah kerja," ujar Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Kemendagri Heriyandi Roni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu,
Capaian tersebut antara lain pelaksanaan program peningkatan kemitraan multipihak dalam merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan yang partisipatif di sektor perkebunan kelapa sawit, serta pendampingan teknis bidang peningkatan produktivitas dan keberlanjutan produksi lada.
Pelaksanaan kerja sama tersebut telah berkontribusi dalam memberdayakan lebih dari 500 organisasi lokal/masyarakat (CSO), serikat produsen (petani dan nelayan), kelompok masyarakat adat, usaha kecil menengah, dan masyarakat sipil.
Selanjutnya, dukungan bagi puluhan ribu petani kecil untuk meningkatkan praktik dan produksi dengan memberi akses kepada pengetahuan dan teknologi pertanian, memperjuangkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, dan berkontribusi pada peningkatan akses ke layanan dasar dan tata kelola yang baik.
ICCO Cooperation adalah organisasi nonpemerintah Belanda yang didirikan pada 1964 dan memimpikan dunia tanpa kemiskinan, pengucilan, dan ketidakadilan.
Kantor regional di Asia Tenggara didirikan pada 2010 di Bali dengan mencakup lima negara yakni Indonesia, Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Vietnam.
Yayasan Penabulu, sebagai salah satu kelompok masyarakat sipil yang menjadi mitra ICCO di Indonesia, menyampaikan keberadaan ICCO telah mendukung program pemberdayaan kelompok masyarakat, khususnya perempuan, di berbagai wilayah kerja yang disepakati antara ICCO dan Kemendagri.
"Kami bersama ICCO telah banyak melahirkan keberhasilan yang fenomenal, di antaranya pemberdayaan kelompok perempuan di Kalimantan Barat dan Jawa Timur dalam peningkatan pendapatan mereka," tutur Budi Susilo, Kepala Direktorat Jejaring Implementasi Program Yayasan Penabulu.
Sementara itu, Country Director ICCO Kiswara Santi Prihandini menyampaikan alasan penutupan kantor yang berimbas kepada penutupan aktivitas ICCO di Indonesia adalah adanya dinamika yang cepat dalam lansekap bantuan pembangunan, sehingga mengakhiri aktivitas di Indonesia, Filipina, dan Vietnam, dan berlanjut penutupan kantor regional pada 2022.
"ICCO mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Dalam Negeri yang sudah berkolaborasi selama kurang lebih 10 tahun. Kami sangat berharap praktik baik ini dapat dikembangkan secara berkelanjutan ke depan," katanya.
Menurut dia, Pemerintah Indonesia memiliki momentum termasuk presidensi di G20 bersama perwakilan masyarakat sipil C20, L20, dan B20 di tingkat nasional, untuk bekerja sama dengan organisasi internasional di negara-negara anggota G20 sebagai sumber pendanaan alternatif bagi masyarakat, sekaligus dapat mendukung reposisi ormas menjadi kolaboratif dengan agenda pembangunan dalam negeri.
Baca juga: DPRD Riau minta Kemendagri beri pencerahan soal pokir
Baca juga: Kemendagri meluncurkan SIAK Terpusat dalam Rakornas Dukcapil 2022 di Nusa Dua, Bali
Kemendagri apresiasi kerja sama pemberdayaan masyarakat dengan ICCO selama satu dekade
Serah terima laporan dan rekomendasi serta cinderamata dari ICCO Indonesia ke Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Dr Heriyandi Roni. (ANTARA/HO-ICCO)
