Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) merespons pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyebutkan terdapat anggaran bantuan sosial (bansos) senilai Rp2,7 triliun yang masih tertahan di bank Himpunan Milik Negara (Himbara).
Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkanBRI beserta bank Himbara lain telah melaksanakan tugas dalam penyaluran bansos sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020, dan Pedoman Umum atau petunjuk teknis penyaluran bansos.
“Dalam implementasi penyaluran bansos, BRI dan bank Himbara lainnya melakukan penyaluran dengan kepatuhan dan governance yang tinggi terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya,” kata Supari dalam keterangan resmi, Jumat.
Terkait pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Supari menjelaskan bahwa BRI dan Himbara berperan menyalurkan dana kepada KPM melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi Daerah di Tingkat I dan II yang anggotanya terdiri dari sekretaris daerah, dinas sosial, dan pendamping Kemensos di daerah.
Tim Koordinasi Daerah Tingkat I dan II bertugas menentukan jadwal dan lokasi untuk mendatangkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) guna menerima KKS dan buku tabungan.
Dengan instruksi Kemensos, pendistribusian KKS dan buku tabungan pun dilakukan lebih awal untuk mempercepat pendistribusian, meskipun surat perintah pencairan dana (SP2D) belum tersedia dan atau KPM belum memiliki data bayar dari Kemensos.
Supari mengatakan kasus kartu saldo nol yang terjadi di beberapa daerah, seperti di Demak pada tanggal 12 Januari 2022 untuk KPM atas nama Ishaq H, disebabkan Ishaq H belum masuk ke dalam daftar bayar dari Kemensos. Kemensos lah yang berwenang memasukkan Ishaq ke dalam daftar bayar tersebut.
Sementara itu bank Himbara, termasuk BRI, hanya berperan sebagai bank penyalur dana kepada KPM yang telah ditetapkan oleh Kemensos dalam daftar bayar.
Supari menekankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur penyaluran bansos terdapat empat tugas dan tanggung jawab utama Himbara sebagai bank penyalur bansos, yaitu membuka rekening dan mencetak KKSsesuai dengan instruksi dari Kemensos, membantu mendistribusikan KKS dengan waktu lokasi, dan undangan untuk KPM ditentukan oleh Tim Koordinasi Daerah, mendistribusikan dana bantuan ke rekening KPM sesuai dengan instruksi Kemensos melalui mekanisme OMSPAN Kemenkeu, melaporkan progres data penyaluran, dan mengembalikan dana bantuan yang tidak termanfaatkan berdasarkan ketentuan dan atas instruksi Kemensos.
Hingga akhir Desember 2021BRI telah menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp11 triliun, bansos sembako reguler senilai Rp16,6 triliun, bansos sembako PPKM senilai Rp2,4 tiliun, dan bansos penanganan kemiskinan ekstrim senilai Rp236,9 miliar, kepada lebih dari 15 juta penerima yang tersebar hingga ke pelosok negeri.
“BRI mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial dan stimulus, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujarSupari.
Berita Lainnya
Menkeu Sri Mulyani sebut tak ada perubahan anggaran bansos Kemensos pada 2024
05 April 2024 14:36 WIB
Pemkab Bengkalis siapkan anggaran Rp132 miliar untuk BLT
05 February 2021 19:51 WIB
Meski pandemi, Riau naikan anggaran Bansos pendidikan dan beasiswa 43 persen
27 January 2021 13:38 WIB
Pemerintah diminta untuk tingkatkan transparansi penggunaan anggaran bansos
11 December 2020 15:55 WIB
Kementerian Sosial telah serap anggaran bansos beras sebesar Rp3,15 triliun
23 October 2020 15:38 WIB
Pemerintah tambah anggaran bansos untuk percepat Pemulihan Ekonomi Nasional
23 September 2020 15:30 WIB
DPR setujui anggaran Rp30,9 triliun untuk perlindungan dan jaminan sosial
14 September 2020 16:21 WIB
KPK turun ke Riau ingatkan pemda tak selewengkan anggaran COVID-19
21 July 2020 19:27 WIB