Pekanbaru (ANTARA) - Sekretaris Komisi II DPRD Riau Sugianto mengingatkan agar pendistribusian minyak goreng bersubsidi merata hingga ke pelosok desa.
"Rasanya tidak adil jika diberlakukan di retail modern saja. Karena akan sulit dijangkau oleh masyarakat desa. Otomatis mereka butuh biaya transportasi lebih untuk dapat minyak murah. Kan ada Bulog, ada ormas, Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang permodalannya dibantu Pemerintah untuk menyalurkannya," ucapnya.
Sugianto meminta Pemerintah Provinsi Riau jeli dalam membuat kebijakan, harus ada pendataan dan pengawasan agar pendistribusian minyak murah ini dapat menyentuh lapisan masyarakat kelas bawah.
"Masyarakat Riau itu tidak hanya di perkotaan saja, harus didistribusikan hingga ke masyarakat bawah yang juga terdapat di desa. Saya tidak setuju kebijakannya untuk retail modern saja, itu namanya kita memberikan promosi gratis terhadap retail ini," kata dia.
Baca juga: Baru buka, minyak goreng murah di ritel Pekanbaru langsung habis
Dia meminta agar Satgas Pangan Polda Riau untuk melakukan pengecekan terhadap retail-retail yang menjual minyak goreng di atas harga yang ditetapkan, serta melakukan penindakan terhadap oknum yang mengambil keuntungan.
"Mereka akan punya alasan, mereka bilang kalau yang dijualnya stok lama, jadi harga Rp 14 ribu per liter tidak berlaku di retail tersebut. Permainan harga kita harapkan tidak terjadi, makanya semua skateholder harus bekerjasama," tuturnya.
Sugianto menyoroti antrean pembeli minyak bersubsidi di retail modern, bahkan di Pekanbaru saja, penjualan minyak goreng murah ludes diserbu masyarakat. Jika hal serupa tidak segera diterapkan di pasar tradisional untuk menekan harga minyak goreng. Maka dikhawatirkan kuotanya akan cepat habis.
"Harus ada operasi pasar ke pasar-pasar tradisional, kalau menunggu seminggu lagi, ya stoknya sudah habislah," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah resmi mengimplementasikan kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14 ribu per liter untuk semua jenis kemasan mulai hari ini, 19 Januari 2022.Harga Rp 14 ribu per liter bisa mulai dinikmati konsumen yang berbelanja di retail modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Adapun kebijakan satu harga di pasar tradisional akan diterapkan bertahap selambat-lambatnya sepekan sejak kebijakan dimulai.
