Selatpanjang (ANTARA) - Kebijakan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil tak memperpanjang kontrak tenaga non PNS atau honorer berbuntut panjang. Kantor Bupati, Senin, kembali digeruduk dan didemo oleh ratusan massa aksi.
Aksi unjuk rasa ini yang kedua kalinya dilakukan. Tapi kali ini dengan massa yang berbeda. Mereka tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Meranti (AMPM).
Massa sebelumnya bergerak dari titik kumpul di Taman Cik Puan Jalan Merdeka Selatpanjang. Kemudian memulai aksinya di Kantor DPRD Kepulauan Meranti.
Penanggungjawab unjuk rasa Bobi Iskandar meminta peserta aksi mengenakan atribut. Dia khawatir aksi damai akan mudah disusupi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Permintaan serupa pun diminta oleh Zuriyadi Fahmi, selaku Kordum aksi. Kata Zuriyadi, atribut aksi merupakan tanda pengenal yang merupakan suatu kehormatan dalam menggelar aksi unjuk rasa.
"Peserta aksi pakai atribut supaya tidak dicemari, dikotori oleh oknum tak bertanggung jawab," kata dia.
Sementara dalam aksi itu, Korlap II Firdaus Korlap mengatakan, akibat kebijakan tak memperpanjang masa kontrak terhadap honorer sangat berdampak pada sektor ekonomi dan pendidikan.
Sejak diberlakukan kebijakan itu, sektor pendidikan sudah melemah dan pembelajaran di sekolah-sekolah menjadi tidak efektif akibat guru honorer dirumahkan sementara. Kepala sekolah pun keteteran melaksanakan proses mengajar.
"Tidak ada guru (honorer) masuk sekolah, masuk kelas, tinggal kepala sekolah sendiri yang mengerjakan semuanya karena hanya dia yang PNS," ungkap Firdaus.
Usai dari DPRD, massa aksi bergeser ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Mereka menggelar orasi di halaman kantor bupati dan dikawal oleh beberapa aparat keamanan dari kepolisian dan Satpol PP.
Sementara Bupati Adil yang hendak ditemui, disebut-sebut sedang tidak berada di tempat (Selatpanjang). Bupati Adil dikabarkan sedang di Pekanbaru karena ada pertemuan dengan pihak Bank Riau Kepri.
Untuk diketahui, massa melakukan aksi unjuk rasa buntut Bupati Adil meminta semua OPD untuk tidak memperpanjang masa kontrak terhadap honorer yang habis 31 Desember 2021. Pemda beralasan akan melakukan seleksi ulang terhadap honorer sesuai kebutuhan tiap OPD.
Buntut kontrak honorer tak diperpanjang, Kantor Bupati Meranti kembali diserbu
Ratusan massa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam melakukan Aliansi Masyarakat Peduli Meranti (AMPM) di depan Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang, Senin (10/1). (ANTARA/Rahmat Santoso)
