Presiden Joko Widodo minta Pertamina dan PLN lapor jika butuhkan dukungan politis

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meminta komisaris serta direksi Pertamina dan PLN melaporkan kepada dirinya apabila membutuhkan dukungan politis dalam menjalankan sebuah penugasan.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya kepada Komisaris serta Direksi Pertamina dan PLN, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/11) sebagaimana video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Presiden Jokowi sebut ekonomi domestik terus merangkak naik karena COVID-19 terkendali

"Saya berharap apa yang saya ungkapkan bisa ditindaklanjuti di lapangan, bisa diimplementasikan. Kalau tidak silakan sampaikan kepada saya, kepada pak menteri dulu. Kalau ada persoalan yang memang mentok besar dan ada politisnya silakan, saya buka pintu saya jam berapa pun, kalau ada hal besar yang perlu dukungan politis, saya bisa sampaikan mungkin jalan terus. Saya di belakangmu. Saya rasa itu," ujar Presiden.

Dalam arahannya di kesempatan tersebut, Presiden menekankan tentang pentingnya transisi energi. Presiden berbicara mengenai investasi yang perlu ditindaklanjuti kedua BUMN itu.

Baca juga: Presiden Jokowi apresiasi kontribusi Muhammadiyah saat pandemi COVID-19

Selanjutnya Presiden mengingatkan agar setiap rencana dan penugasan yang diberikan segera dilaksanakan.

"Pertamina tadi saya sampaikan, PLN tadi sudah kita sampaikan. Kalau sudah ada rencana yang kita sepakati jangan mengulur-ulur. Sekarang ini yang namanya penugasan itu setiap hari berubah, setiap minggu berubah, penyesuaian itu kadang cepat sekali sehingga meskipun ada rencana besar yang mungkin setiap saat akan berubah, tapi sekarang memang dunianya berubah, teknologi berubah," jelasnya.

Baca juga: Jokowi: percepat realisasi APBN dan APBD dorong stimulus perekonomian masyarakat

Kepala Negara menekankan kesempatan untuk investasi di Pertamina dan PLN terbuka sangat lebar manakala kedua perusahaan ini membuka pintu dengan lebar.

"Keterbukaan itu yang saya inginkan, dan diinginkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja," terangnya.

Baca juga: Presiden Jokowi beri hadiah tas tradisional Papua kepada Menlu Selandia Baru

Baca juga: Presiden RI Joko Widodo tanam pohon bersama masyarakat NTB