Wamenkeu Suahasil Nazara sebut anggaran impor vaksin COVID-19 capai Rp47 triliun pada 2021

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara,vaksin

Wamenkeu Suahasil Nazara sebut anggaran impor vaksin COVID-19 capai Rp47 triliun pada 2021

Ilustrasi - Petugas medis menyuntikkan vaksin kepada seorang pekerja sektor konstruksi pada vaksinasi COVID-19 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (27/8/2021). (ANTARA FOTO/Basri Marzuki/rwa/pri.)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp47 triliun untuk mengimpor vaksin COVID-19 tahun ini dengan total kebutuhan anggaran untuk program vaksinasi 2021 sekitar Rp58 triliun.

"Konstrain kita adalah supply vaksin karena kita belum memproduksi sendiri. Tahun ini kita akan impor sekitar Rp47 triliun dengan seluruh pelaksanaan program vaksinasi sekitar Rp58 triliun," katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Ini jawaban Reisa Broto terkait mitos seputar vaksin dan COVID-19

Suahasil menegaskan vaksinasi merupakan kunci penting untuk mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis kesehatan sehingga programnya akan terus digenjot baik untuk Jawa dan Bali maupun di luar kedua wilayah tersebut.

Berdasarkan laman covid19.go.id sudah terdapat sekitar 92,77 juta dosis vaksin COVID-19 yang disuntikkan kepada masyarakat Indonesia per Jumat (27/8) yang meliputi 59,42 juta dosis pertama dan 33,35 juta dosis kedua.

Baca juga: Indonesia kembali terima 6,08 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac

Suahasil memastikan pemerintah akan terus menggenjot akselerasi dan percepatannya karena target dari program vaksinasi mencapai 220 juta orang dari total sekitar 270 juta penduduk Indonesia.

"Secara total itu sekarang sudah ada 93 juta suntikkan vaksin tapi penduduk kita 270 juta dan target kita 220 juta. Itu berarti kita harus mengamankan 440 juta dosis vaksin,” jelasnya.

Baca juga: Vaksinasi di Meranti masih rendah

Peningkatan realisasi vaksinasi ini menjadi salah satu agenda jangka pendek dan menengah ke depan sehingga berbagai stakeholder turut mendorong pencapaiannya mulai dari Kementerian Kesehatan melalui tenaga kesehatan (nakes) hingga TNI dan Polri.

"Pembelajaran dari vaksinasi di Jawa perlu dipelajari oleh Dinas Kesehatan di mana pun. Kita sekarang lagi berpikir apakah para bidan juga bisa melakukan vaksinasi. Kita terus berpikir siapa lagi yang bisa membantu vaksinasi," katanya.

Baca juga: Pakar ungkap ketertarikan Turki beli vaksin Nusantara dari Indonesia