"BPJS Kesehatan Mendengar" ajak stakeholders JKN-KIS suarakan aspirasinya

Pekanbaru (ANTARA) - BPJS Kesehatan menciptakan terobosan baru yakni Program "BPJS Kesehatan Mendengar" guna menjaring berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari para pemangku kepentingan JKN-KIS tersebut, guna meningkatkan mutu layanan dan mendongkrak kepuasan peserta JKN-KIS.

"Program ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan sinergi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, pemangku kepentingan JKN-KIS guna membangun ekosistem Program JKN-KIS yang ideal," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam acara Konferensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar, Senin.

Acara Konferensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar digelar secara zoom meeting dihadiri 907 peserta yang juga turut melibatkan sejumlah wartawan dari media cetak dan on lien se-Indonesia termasuk Antara Riau.

Menurut dia,BPJS Kesehatan Mendengar ini, membantu pihaknya melakukan pemetaan kebutuhan pemangku kepentingan dijadikan evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola Program JKN-KIS lima tahun ke depan.

"Berkemungkinan suara mereka akan menjadi sasaran strategis jangka panjang BPJS Kesehatan," katanya.

Ghufron menjelaskan, pelaksanaan kegiatan "BPJS Kesehatan Mendengar" menggunakan tiga metode yaitu melalui pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan, melalui pertemuan online, serta melalui e-Form, yakni formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh para pemangku kepentingan.

Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi.

"Di samping itu, masukan tersebut juga akan kami manfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan, kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS," kata Ghufron yang bersama-sama melakukan Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto.

Menurutnya, berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, stakeholders yang menjadi prioritas utama untuk dikelola secara intensif adalah mereka yang memiliki wewenang besar serta kepentingan tinggi terhadap organisasi.

Misalnya, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan, dan pemerintah (dalam hal ini, kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan operasional BPJS Kesehatan, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, dan sebagainya).

Sementara, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno selaku pengarah kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders, yang pada akhirnya diharapkan dapat makin memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS ke depan.

"Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders, diharapkan ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif dan pada akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Untuk itu kepada seluruh jajaran BPJS Kesehatan kami menekankan tentang pentingnya mendengar suara publik, mendengar dengan empati untuk memahami dan mengerti, bukan sekedar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata.