Pekanbaru (ANTARA) - Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi mengungkapkan kekecewaannya terhadap buruknya komunikasi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau lantaran pihaknya merasa tak dilibatkan dalam proses pengisian jabatan Pimpinan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR).
Bahkan jika terus tak dihargai, Husaimi memberikan sinyal untuk menolak penyertaan modal yang diajukan Pemprov Riau sebesar Rp125 miliar untuk dua BUMD lainnya dalam APBD perubahan 2021 ini. Di antaranya, suntikan modal untuk Bank Riau Kepri (BRK) senilai Rp100 miliar dan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) sebesar Rp25 miliar.
"Pemerintah kan perlu DPRD. Jika DPRD dianggap musuh maka kami menolak pembahasan peraturan daerah (perda) penambahan modal itu. Kalau kami dalam melakukan fungsi pengawasan saja tidak bisa. Buat apa kita tambah. Ini kan pakai duit rakyat, lebih bagus kita pro rakyat daripada pemerintah," ucap Husaimi.
Kata Husaimi, bahkan DPRD Riau sudah pernah menolak pernyataan modal yang diajukan untuk dua perusahaan milik daerah itu pada APBD murni 2021 ini. Hal itu diungkapkannya karena tidak adanya perda pernyataan modal.
"Mereka masukan di APBD murni, kita tolak karena Perdanya belum ada," kata politisi PPP itu.
Meski begitu, Husaimi mengatakan pihaknya tetap akan mengkaji alokasi anggaran untuk penyertaan modal dua BUMD tersebut karena dana yang digelontorkan bernilai fantastis. Namun, dengan catatan dia meminta agar pemerintah provinsi membangun komunikasi yang baik dengan DPRD Riau, sehingga pihaknya secara kelembagaan dapat menjalan tugas dengan semestinya.
"Karena angkanya cukup besar Rp125 miliar. Kita akan kaji terlebih dahulu. Yang terpenting itu, DPRD sama pemerintah harusnya seiring sejalan," kata wakil rakyat asal kabupaten Rokan Hilir itu.
Baca juga: Dinilai ada aturan dilanggar, FKPMR desak seleksi ulang komisaris dan direksi dua BUMD
Baca juga: Gantikan Kaderismanto, Sofyan resmi jabat wakil ketua DPRD Bengkalis
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB