Pekanbaru, (AntaraRiau) - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Riau dikabarkan tidak memiliki data tentang kerusakan hutan di wilayah provinsi yang juga dikenal sebagai daerah kaya minyak itu, termasuk juga data terkait reboisasi dan hak pengusahaan hutan.
"Kami belum memiliki data pasti mengenai kerusakan hutan. Untuk reboisasi atau penanaman kembali ada tapi persentasinya saya kurang jelas," kata Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Riau Zulkifli Yusuf di Pekanbaru, Selasa.
Kadishut Zulkifli mengaku saat ini tengah sibuk dengan berbagai kegiatan seremonial dilingkup Pemerintahan Provinsi Riau.
"Maaf, saya masih sangat sibuk dengan berbagai kegiatan. Hari ini saja saya ada rapat di hotel sehingga tidak bisa menjelaskannya secara rinci," katanya.
Sebelumnya Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menyatakan bahwa kondisi kerusakan hutan di Riau sudah semakin memprihatinkan.
Organisasi pencinta lingkungan itu juga merilis tentang kerusakan hutan alam di sama hingga tahun 2011 lalu, tercatat ada sebanyak 86.345 hektar hutan alam di provinsi itu yang beralihfungsi atau mengalami kerusakan parah.
Kerusakan ini semakin parah, karena 82.084 hektar atau 95 di antaranya merupakan hutan alam gambut yang seharusnya dilindungi.
Sementara 4.261 hektar atau lebih lima persen lainnya menurut rilis Jikalahari, adalah hutan tak bergambut yang juga sebnarnya berfungsi sebagai lahan serapan air guna menghindari bencana banjir yang setiap tahunnya, selalu saja melanda berbagai wilayah di Riau.
Jikalahari juga mengkhawatirkan, deforestasi dan degradasi pembukaan hutan dan lahan gambut yang merupakan penyumbang emisi terbesar semakin menipis setiap tahunnya akibat alihfungsi yang terus saja membabi buta.
Koordinator Jikalahari Muslim Rasyid mengatakan, pada 2009 lalu hutan alam di Riau masih tersisa sebanyak 2.571.260 hektar. Dari total tersebut, 1.594.325 hektar atau 62 persen diantaranya merupakan hutan gambut.
Namun yang disayangkan, demikian Muslim, sebanyak 655 ribu hektar hutan gambut yang masih tersisa tersebut, tidak masuk dalam Peta Indikatif Moratorium (PIM).
Berita Lainnya
BMKG: Puting Beliung Pesisir Riau Tak Terdeteksi
08 September 2011 11:00 WIB
Izin Tak Lengkap Menara Telekomunikasi Disegel Aparat
03 April 2017 15:30 WIB
Jokowi Jenguk Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi
15 March 2017 11:05 WIB
Pemko Batu Alokasikan Rp4,3 Miliar Untuk Bantu Ibu Hamil
07 February 2017 10:50 WIB
Liburan Imlek, Pantai Selatbaru di Bibir Selat Malaka Dipadati Pengunjung
29 January 2017 21:40 WIB
Jalani Pemeriksaan Di Imigrasi Pekanbaru, TKA Ilegal Mengaku Stres
18 January 2017 16:55 WIB
Pelajar Sekolah Di Inhil Banyak Yang "Ngelem"
13 January 2017 6:15 WIB