Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyebut Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah menjadi program asuransi sosial terbesar di dunia saat ini.
"Terlepas dari kekurangan yang ada, program JKN-KIS telah menjadi program asuransi sosial terbesar di dunia dengan tingkat cakupan kepesertaan mencapai 90 persen dari jumlah penduduk," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo di Padang, Kamis.
Baca juga: Takut pandemi COVID-19, tenang ada mobile JKN
Ia menyampaikan hal itu pada media Workshop dengan tema Menjaga Keberlangsungan Program JKN-KIS yang digelar BPJS Kesehatan.
Ia memaparkan di Amerika Serikat dulu ada namanya program Obama Care namun sampai sekarang masih dalam pembahasan.
"Sementara di Indonesia kendati baru digagas sudah dijalankan terlepas dari kekurangan yang masih ada," ujarnya.
Menurutnya prinsip dari JKN-KIS adalah yang mampu menolong yang lain dan yang tidak mampu dibayarkan oleh negara.
"Jadi setiap orang itu berhak jika suatu hari sakit biayanya akan dibantu negara itu prinsip gotong royongnya," ujarnya.
Oleh sebab itu demi keberlangsungan ekosistem program dilakukan penaikan tarif bagi kelompok yang mampu dan yang tidak mampu disubsidi negara sebagai penerima bantuan iuran.
Pada sisi lain ia memaparkan belanja kesehatan pemerintah di masa pandemi naik signifikan menjadi hampir dua kali lipat dibandingkan sebelumnya.
"Pada 2019 belanja kesehayan hanya Rp113,6 triliun, saat ini berdasarkan Perpres 72 /2020 naik menjadi Rp212,5 triliun," ujarnya.
Ia menilai angka tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah belanja kesehatan pemerintah.
"Dan anggaran untuk JKN dalam penanganan COVID mencapai Rp87,55 triliun serta ada alokasi tambahan untuk bantuan iuran JKN Rp3 triliun mengantisipasi peserta yang tidak mampu," kata dia.
Baca juga: Pemerhati: Peserta Mandiri JKN-KIS bakal ramai turun kelas
Baca juga: Dumai Siap Usulkan Anggaran Penyesuaian Tarif BPJS 70 Ribu Warga
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Kemenkeu sebut JKN-KIS jadi program asuransi sosial terbesar di dunia
Tangkapan layar pemaparan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo soal Keberlangsungan JKN-KIS. (Antara/Ikhwan Wahyudi)
