Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah provinsi Riau, kini memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan keselamatan dan lindungi pekerja migran Indonesia (PMI) agar kasus penembakan PMI oleh Otoritas Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu tidak terulang lagi.
"Selain dengan pemerintah pusat, mencermati kasus tersebut maka Riau akan terus berkoordinasi dengan BP3MI Provinsi Riau agar PMI dapat bekerja secara resmi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, Boby Rachmat di Pekanbaru, Kamis.
Ia mengatakan, para calon PMI bisa akan memahami prosedur resmi melalui sosialisasi dan edukasi yang bakal terus digiatkan lagi oleh Disnakertrans Riau.
Dinaskertrans Riau bahkan akan terus mengingatkan para pekerja migran agar lebih disiplin dalam mengikuti aturan yang berlaku di negara tujuan guna menghindari resiko seperti penembakan tersebut.
"PMI juga harus mematuhi aturan aturan dari negara penerima, jadikan peristiwa penembakan tersebut sebagai pelajaran bagi semau pihak pekerja dan pemerintah agar bisa lebih meningkatkan perlindungan bagi WNI yang ingin bekerja di laur negeri," katanya.
Ia menyebutkan bahwa korban lain asal Riau yang mengalami luka akibat insiden penembakan tersebut masih berada di Malaysia dan hingga kini belum ada kepastian jadwal pemulangan mereka ke tanah air dan pihaknya masih harus menunggu.
Sebelumnya Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, menyatakan bahwa para korban yang selamat membantah klaim otoritas Malaysia yang menyebut mereka melakukan perlawanan terlebih dahulu.
"Dalam rilis yang dikeluarkan otoritas Malaysia, disebutkan ada penyerangan dari pihak kita. Namun, korban yang selamat membantah hal tersebut," tegas Judha.
Karena itu, Kemenlu RI akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM.
"Kami ingin memastikan apakah tindakan penembakan ini sudah sesuai prosedur atau justru berlebihan. Kami akan menuntut keadilan," tambahnya.
