Jakarta (ANTARA) - Center of Economic and Law Studies (Celios) melakukan survei terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) seri ke-2 berjudul "Rencana Pemerintah VS Keinginan Masyarakat" di mana hasilnya, 69 persen responden menyatakan program ini perlu dilakukan secara bertahap untuk memastikan efektivitasnya.
Peneliti Celios Galau D. Muhammad mengatakan mayoritas masyarakat juga menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam pelaksanaan MBG.
"Bukan sekedar bertahap, tapi kesiapan dari partisipasi komunitas dinilai sangat penting oleh 56 persen responden, sementara 53 persen masyarakat mendukung pengelolaan program melalui kolaborasi multistakeholder. Pendekatan ini diyakini dapat mengurangi risiko penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan program," kata Galau dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Galau menjelaskan masyarakat lebih memprioritaskan penyediaan makanan olahan sehat dan daging dibandingkan dengan susu dalam konteks kebutuhan gizi anak-anak.
Dengan 43 persen responden menilai makanan olahan sehat sebagai komoditas paling dibutuhkan. Ini menunjukkan ada kesadaran yang tinggi akan pentingnya makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin kesehatannya.
Analisis terhadap data mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis menunjukkan bahwa kualitas makanan yang baik adalah prioritas utama, dengan 40 persen responden menyatakan hal tersebut.
Ini menegaskan bahwa masyarakat sangat menginginkan makanan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan gizi tetapi juga berkualitas tinggi.
Dalam hal pendanaan, 83 persen responden menekankan bahwa program MBG sebaiknya dibiayai melalui anggaran pemerintah.
Sementara itu, Peneliti Celios Jaya Darmawan menambahkan, perlunya dukungan terhadap pembiayaan domestik juga tercermin dari 79 persen masyarakat yang menolak keras penggunaan pinjaman luar negeri untuk mendanai program ini, sekaligus menyoroti pentingnya keberlanjutan finansial tanpa utang.
Menurut dia, anggaran yang besar dan terus bertambah dari MBG harus didanai melalui sumber pendanaan yang tidak berisiko dan tidak mengganggu program prioritas lain.
"Jangan sampai anggarannya diambil dari anggaran perlindungan sosial, dana pendidikan, dan anggaran di daerah/desa yang signifikan meningkatkan pembangunan manusia secara merata. Apalagi menggunakan skema utang yang membebani APBN di kemudian hari," kata Jaya.
Lebih lanjut, kata Jaya, pemerintah sebaiknya menggunakan pendanaan dari kebijakan fiskal yang progresif dan adil seperti pajak kekayaan, pajak produksi sektor ekstraktif, windfall profit tax sektor ekstraktif dan realokasi anggaran yang tidak efektif seperti Dana Bagi Hasil SDA, anggaran ketertiban dan keamanan yang besar, dan realokasi anggaran food estate.
Hasil survei juga menunjukkan, program subsidi dalam bentuk uang (20 persen) dan peningkatan kualitas pendidikan (13,8 persen) juga disebut sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan bantuan, di mana keluarga dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu untuk membeli makanan, membayar biaya pendidikan, atau kebutuhan penting lainnya.
"Masyarakat tampaknya lebih memilih pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek makan bergizi gratis, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, yang merupakan fondasi bagi masa depan anak-anak," kata Jaya.
