Presiden Sebaiknya Tunjuk Kepala BKPM

Pekanbaru - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, perdagangan dan BUMN, Aria Bima meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menunjuk Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang baru.

"Kepala BKPM hingga saat ini masih dijabat Gita Wirjawan yang telah diangkat menjadi Menteri Perdagangan. Rangkap jabatan menteri perdagangan dengan Kepala BKPM ini melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara," katanya kepada wartawan, Jumat.

Melalui jejaring komunikasi, Aria Bima menjelaskan, selain melanggar ketentuan perundangan, rangkap jabatan tersebut juga mengakibatkan kurang efektifnya tugas kepala BKPM.

"Terlebih jika mengingat mulai awal tahun 2012 ini, Indonesia menduduki status negara layak investasi (investment grade). Status layak investasi ini harus benar-benar dimanfaatkan BKPM untuk menarik investasi asing ke dalam negeri," tandasnya.

Terutama, menurutnya, investasi yang menjanjikan banyak lapangan kerja baru, nilai tambah besar, dan transfer teknologi bagi Indonesia.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan pula, dalam rapat kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan awal pekan ini (Senin, 6/2), sejumlah anggota komisi juga mengemukakan pernyataan serupa.

"Misalnya anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Lili Romli, yang mengatakan, rangkap jabatan menteri dengan kepala lembaga negara lainnya melanggar UU Kementerian Negara," tuturnya.

Dikatakan, terkait kerisauan Komisi VI DPR RI soal rangkap jabatan yang disandangnya ini, Gita Wirjawan ketika tidak memberikan tanggapannya secara langsung.

"Tetapi, situasi ini perlu dicarikan solusi yang tepat, agar tidak berlarut-larut dan mengganggu kinerja investasi kita," ujar Aria Bima.