APHI: Tiga Kendala Industri Kehutanan

Pekanbaru - Ketua Bidang Hutan Tanaman Industri Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Nana Suparna, mengatakan ada tiga kendala utama dalam industri kehutanan yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia.

"Ada tiga kendala utama, yaitu kepastian areal kerja, jaminan keamanan dan berusaha, serta 'kampanye hitam' yang merugikan," kata Nana pada diskusi dampak ketidakpastian kawasan hutan pada iklim investasi, di Pekanbaru, Jumat.

Ia mencontohkan di Riau, konflik sebagian warga yang memaksa pemerintah mencabut izin konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper di Pulau Padang telah menimbulkan kerugian tak sedikit bagi investor. Menurut dia, Kementerian Kehutanan harus bersikap tegas karena dalam kasus Pulau Padang karena disinyalir sarat dengan kepentingan, terlepas dari aksi jahit mulut warga di gedung DPR RI.

"Dampaknya adalah investor hutan tanaman industri menjadi mikir-mikir untuk menanamkan investasinya lagi di Indonesia padahal potensi kita sangat besar," ujarnya.

Ia juga mengatakan kendala jaminan keamanan dalam berusaha kerap menjadi masalah, seperti bentuk aksi demonstrasi hingga aksi anarkis.

"Intinya penegakan hukum kurang berjalan, seperti dalam kasus pembakaran alat berat dan pembunuhan pekerja di Pulau Padang yang hingga kini belum terungkap pelakunya," katanya.

Ketua APHI Kabupaten Kepulauan Meranti, Muzamil, menambahkan bahwa efek konflik Pulau Padang yang tak kunjung diselesaikan sudah mengganggu iklim investasi di daerah itu secara keseluruhan.

Menurut dia, belum lama ini investor bidang kelautan dan pelabuhan dari Singapura memilih menunda menanamkan modalnya karena pemberitaan konflik Pulau Padang. Kemudian, rencana pembangunan proyek pelabuhan tambat dari investor Batam gagal karena pemilik kapal ketakutan.

"Mereka takut didemo juga seperti di Pulau Padang," ujarnya.

Selain itu, rencana investasi pembangunan gudang penyangga FTZ (free trade zone) dari Batam juga kandas karena calon pemodal menilai kondisi keamanan kurang terjamin di Kepulauan Meranti.

"Tentu saja calon investor berpikir sampai 300 kali untuk berinvestasi di kampung yang suka demo dan jahit mulut," katanya.

Karena itu, ia berharap pemerintah bersikap tegas dalam penyelesaian konflik di Pulau Padang agar tidak menimbulkan preseden buruk yang akan makin mengganggu iklim investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.