Bengkalis (ANTARA) - DPRD Bengkalis akhirnya menerima Laporan Keterangan Pertanggungajawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2019 yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada sidang Paripurna yang di pimpin langsung Ketua DPRD Khairul Umam, Rabu (29/7) malam.
Sebelum disahkan, Badan Anggaran (Banggar) melalui juru bicara Sanusi menyampaikan laporannya, di antaranya Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis TA 2019 sebesar Rp 3.901.482.457.873,00, Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp4.064.983.543.312,46 dengan realisasi sebesar Rp3.757.848.253.757,78 atau sebesar 92,44 persen.
"Belanja transfer terealisasi sebesar Rp457.694.035.532,81 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) daerah TA 2019 sebesar Rp222.090.595.636,37," tambah Sanusi.
Namun ada beberapa catatan dan masukan yang diberikan Banggar kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, meminta agar Pemda melalui Bapenda untuk bekerja maksimal melakukan kajian yang komprehensif dan terperinci bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bengkalis di masa yang akan datang.
Kemudian, Banggar juga berharap agar Pemda lebih proaktif dalam mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dengan melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan membentuk tim kerja khusus dan Pemda harus mengedepankan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran di setiap OPD.
Selain itu, Sofyan dari Fraksi PDI Perjuangan menghimbau agar pemerintah daerah ke depannya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kedepankan skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, apalagi di masa pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang terdampak yang memerlukan bantuan.
"Aset-aset daerah di Kabupaten Bengkalis ini juga harus diperhatikan dengan serius. Banyak bangunan yang dibangun namun tidak difungsikan, karena itu diharapkan Pemda dapat membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah aset tersebut," tegas Sofyan lagi.
Sama halnya dengan anggota Laurensius Tampubolon yang mengharapkan agar Pemda dapat memprioritaskan kebutuhan masyarakat dengan mengalokasikan anggaran secara cermat kepada OPD terkait.
Sementara itu, Hendri mengharapkan keseriusan dari pemerintah daerah untuk menutupi kekurangan anggaran dengan menarik dana-dana dari pusat ke daerah untuk membangun infrastruktur-infrastruktur di daerah, pemerintah diharapkan tidak bergantung kepada dana transfer yang terus berkurang.
Al Azmi dari Fraksi Golkar juga meminta Pemkab Bengkalis lebih jeli lagi dalam menggali retribusi parkir di daerah, kemudian memperhatikan kebersihan MCK di Pelabuhan Air Putih dan Sungai Selari.
"Pemerintah daerah untuk lebih membangun infrastruktur jalan di Bengkalis, karena jalan-jalan masih banyak yang rusak apalagi di daerah pelosok, selain itu abrasi pantai juga harus menjadi perhatian khusus untuk diselesaikan," ungkap Hj. Zahraini menyampaikan masukannya.
Baca juga: Terkait demo mahasiswa, ini tanggapan Plh Bupati Bengkalis
Baca juga: Hakim vonis 6 tahun penjara dan Rp60,5 miliar koruptor jalan Bengkalis
Disahkan menjadi Perda, DPRD Bengkalis terima LKPJ Bupati
Ketua DPRD Bengkalis Khairul Umam didampingi Wakil Ketua Syaiful Ardi dan Plh Bupati Bustami HY saat memimpin sidang paripurna pengesahan LKPJ Tahun Anggaran 2019. (ANTARA/HO-DPRD Bks)
