BKKBN Riau Mulai Lakukan Pendataan Keluarga

id bkkbn riau, mulai lakukan, pendataan keluarga

Pekanbaru, 1/7 (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Riau secara resmi mulai melakukan pendataan keluarga serentak pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau terhitung 1 Juli - 30 September 2011.

Mulainya pendataan keluarga itu ditandai dengan hadirnya tim BKKBN Provinsi Riau di rumah dinas Gubernur Riau HM Rusli Zainal, di Pekanbaru, Jumat, untuk melakukan pendataan terhadap keluarga gubernur.

Kepalan BKKBN Provinsi Riau, Ary Goedadi menyatakan, pendataan yang dilakukan pihaknya bersifat rutin untuk mengetahui secara rinci mengenai demografi, kemudian keluarga pra sejahtera, hingga pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di daerah.

Sejumlah indikator yang di data oleh petugas di lapangan meliputi sandang, pangan, papan, dan beberapa indikator lain untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu keluarga.

Berdasarkan data BKKBN Provinsi Riau, pada tahun 2010 terdapat 1,154 juta lebih kepala keluarga yang berdomisili di Riau, sedangkan mereka yang tergolong miskin terdata sekitar 9,5 persen dari total jumlah penduduk.

Data yang disajikan BKKBN itu berbeda dengan data sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Riau pada tahun yang sama, dan menyebut terdapat 13 persen dari total 5,5 juta jiwa lebih jumlah penduduk di Riau yang tergolong miskin.

"Memang data yang kami sajikan untuk jumlah penduduk miskin dalam keluarga pra sejahtera di Riau tahun lalu berbeda dengan data BPS Riau, karena terjadi perbedaan pada indikator penilaiannya," jelas Ary.

Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, mengimbau masyarakat Riau agar memberikan informasi yang sebenarnya serta meluangkan waktu kepada petugas BKKBN yang sedang melakukan pendataan keluarga di lapangan.

Pasalnya, hasil pendataan itu dinilai penting sebagai bahan masukan sebelum pemerintah daerah mengambil suatu kebijakan baik dalam perencanaan, atau pun pembangunan sehingga menyentuh berbagai lapisan masyarakat terutama di daerah.

"Sebelum menetapkan suatu kebijakan, tentunya pemerintah daerah melihat perkembangan terakhir di daerahnya melalui data yang ada. Dengan demikian pembangunan yang dilakukan bisa tepat sasaran dan berdampak positif bagi mereka yang miskin," ujarnya.