Pekanbaru (ANTARA) - Polda Riau pada Oktober 2019 telah meluncurkan aplikasi berbasis online Lancang Kuning, langkah ini dilakukan untuk meminimalisasi dampak Kebakaran Lahan dan hutan (Karhutla) yang terjadi selama ini dengan menggandeng sejumlah relawan.
Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setya Imam Effendimengatakansedikitnya 75 ribu hektare hutan dan lahan di Riau terbakar pada tahun 2019, menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Aplikasi Dashboard Lancang Kuning merupakan terobosan teknologi di era 4.0. Melalui aplikasi ini, pemantauan akan lebih masif dilakukan. Namun pemanfaatan teknologi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, dengan menggandeng relawan dan masyarakat. Selanjutnya, langkah penegakan hukum secara profesional dengan mengkolaborasikan sistem, sumber daya manusia dan juga pemanfaatan teknologi," ujar Kapolda, Kamis (30/01).
Dikatakannya, aplikasi Dashboard Lancang Kuning merupakan suatu sistem penanganan kebakaran hutan secara terukur, terstruktur dan efisien. Aplikasi ini terintegrasi dengan 4 satelit; Terra, Aqua, Lapan, dan Noaa. Dengan demikian aplikasi ini dapat memberikan informasi karhutla secara akurat untuk mendeteksi titik koordinat hotspot dan melakukan verifikasi di lapangan sehingga memudahkan para petugas melakukan pemadaman.
"Aplikasi Lancang Kuning telah diunduh oleh lebih dari 5.000 pengguna hingga saat ini," kata Jendral berbintang dua ini.
Selain itu aplikasi ini dapat menjadi rujukan untuk memobilisasi petugas di lapangan, peralatan dan sumber daya lain yang digunakan untuk keperluan pemadaman. Anggaran penanganan karhutla juga bisa mengacu pada data dari aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi ini, proses pemadaman dapat lebih efektif, transparan dan akuntabel.
"Sejak Oktober 2019, terbukti dapat dengan efektif mencegah karhutla meluas lebih besar. Pada awal September 2019, di Riau BMKG mencatat ada 150 titik api/hotspot. Kemudian menurut data BNPB per 22 Oktober 2019, tampak tak ada titik api di Riau," ungkap Kapolda.
Ditegaskan juga, Satgas Karhutla Riau mewadahi peran serta seluruh elemen masyarakat dengan membentuk Posko Relawan Pemadam Karhutla (RPK). Para relawan yang bergabung dalam posko ini memiliki dedikasi tinggi untuk mencegah meluasnya dampak karhutla. Adapun Markas Komando Posko RPK berlokasi di Anjungan Indragiri Hilir, Purna MTQ.
"Kita ingin mencapai tujuan bersama yakni Riau yang bebas dari Karhutla di tahun 2020. Untuk mencapai itu, diperlukan kerja sama dengan semua stake holder dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dalam rangka peran serta dan minat masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam penanganan karhutla, Polda Riau mencoba mengakomodirnya sehingga dapat menjadi satu kekuatan dalam pemadaman karhutla," imbuh Kapolda.
Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar karhutla tidak meluas. Karhutla dapat berdampak buruk bagi perekonomian dan juga kesehatan. Pada tahun 2019, kerugian ekonomi Indonesia akibat karhutla mencapai Rp 75 triliun menurut BNPB yang merujuk data World Bank. Koordinator Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Riau Dr Suwondo MS memperkirakan, Riau menjadi provinsi yang mengalami kerugian ekonomi paling besar yakni ditaksir mencapai Rp 50 triliun per September 2019.
