Kritik rencana pecabutan subsidi elpiji 3 kg, DPRD Riau: Jangan bebani rakyat

Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Riau Sewitri menyuarakan kritikan terkait rencana pemerintah mencabut subsidi elpiji 3 kilogram karena kebijakan ini dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

"Belum lama ini iuran BPJSKesehatan yang naik. Sekarang ada lagi kebijakan mencabut subsidi elpiji 3 kg. Kalau kita lihat kebanyakan kebijakan ini malah menambah beban bagi masyarakat. Kita minta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ini," ucap Sewitri di Pekanbaru, Rabu.

Dia mempertanyakan alasan pemerintah yang menyatakan pencabutan subsidi karena tidak tepat sasaran. Alasan tersebut dinilainya tidak tepat karena yang salah bukan kebijakannya, melainkan pelaksanaan di lapangan.

"Jika tidak tepat sasaran seharusnya yang dievaluasi itu pendistribusiannya. Bukan kebijakannya yang diubah. Saya tahu betul gas bersubsidi ini banyak dibutuhkan masyarakat," ucap politisi Golkar tersebut.

Dirinya berharap pemerintah pusat dapat mengkaji kembali kebijakan tersebut, jika ini diterapkan dalam waktu dekat maka akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat karena akan berdampak pada perekonomian, termasuk sektor usaha kecil yang selama menggunakan gas tersebut.

"Logikanya, kalau usaha kecil, menggunakan elpiji 3 kg. Akan berdampak dengan biaya produksi. Otomatis penjual akan menjual barangnya dengan harga yang tinggi. Kalau harga jualnya tinggi berarti bisa berdampak pada kebangkrutan karena barang dagangannya belum tentu laku terjual semua," ucapnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat berencana akan melakukan penghapusan subsidi elpiji 3 kilogram pada pertengahan tahun mendatang. Elpiji 3 kg pada pertengahan tahun ini akan dijual mengikuti harga pasar. Jika mengikuti acuan Elpiji 12 kg seharga Rp139.000 per tabung, maka harga jual Elpiji 3 kg nantinya bisa mencapai Rp35.000 per tabung.

Meski kebijakan ini belum diputuskan pemerintah. Namun harga gas melon itu sudah mulai merangkak naik. Bahkan sudah ada yang menjual senilai Rp35.000.