Sepak Bola - PSPS Dukung Langkah Pemerintah Untuk Perubahan PSSI

Pekanbaru, 30/3 (ANTARA) - Klub PSPS Pekanbaru mendukung langkah pemerintah membekukan kepengurusan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid untuk perubahan yang lebih baik demi kemajuan sepak bola di Tanah Air.

"Apa yang dilakukan pemerintah kami pikir sudah tepat, karena memang perlu ada perubahan di tubuh organisasi sepak bola dalam negeri itu," ujar Manajer PSPS, Dastrayani Bibra, di Pekanbaru, Rabu.

PSPS menyarankan, perubahan yang sedang berlangsung itu terus dikawal pemerintah dan sebaiknya menitikberatkan pada pembenahan liga-liga sepak bola untuk melahirkan pemain yang berkualitas.

Sebab dalam satu dasarwarsa terakhir, lanjut Dastrayani, klub-klub sepak bola di Tanah Air, PSSI, dan penyelenggara dinilai masing-masing berjalan sendiri-sendiri.

Tidak ada perhatian maupun pembinaan yang diberikan PSSI sebagai induk organisasi kepada klub-klub sepak bola di daerah, namun kemudian PSSI justru memetik hasil dengan memakai pemain memperkuat tim nasional.

Sementara kondisi klub-klub sepak bola yang berlaga di berbagai liga baik Liga Super Indonesia, Divisi Utama, Divisi I, Divisi II, Divisi III, hingga liga amatir menghadapi permasalahan yang sama yakni finansial.

Kondisi itu tentu membuat klub-klub sepak bola di daerah hanya berpangku tangan pada bantuan rutin dari APBD, di tengah minimnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung cabang olahraga yang digemari secara massal itu.

"Berbagai kondisi itu hendaknya menjadi catatan penting, agar perubahan yang sedang terjadi bisa menghasilkan pengelolaan sepak bola yang profesionalitas seperti di Eropa. Sebab kemajuan cabang olahraga tidak terlepas campur tangan pemerintah suatu negara," jelasnya.

Menpora, Andi Malaranggeng bersama dengan KONI/KOI awal pekan lalu menyatakan, tidak mengakui PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid terkait dengan kegagalan menggelar kongres PSSI sesuai dengan instruksi FIFA.

Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah melihat perkembangan terakhir Kongres PSSI yang digelar di Pekanbaru dianggap ricuh dan tidak menghasilkan hal yang diharapkan sebagai tahapan Kongres PSSI.

Pembekuan itu memiliki konsekuensi dicabutnya seluruh fasilitas pemerintah yang digunakan pejabat PSSI, termasuk membekukan sementara penggunaan dana APBN hingga terbentuknya kepengurusan baru PSSI periode 2011-2015.