Salah seorang mahasiswa dari STAI Auliaurrasyidin, Umar, menyambut baik undangan diskusi dari DPRD. Dia berharap melalui diskusi tersebut, solusi atas berbagai persoalan di Inhil dapat ditemukan.
"Saya mengapresiasi pertemuan seperti ini, karena dengan berdiskusi masalah dapat dipecahkan," ujar Umar.
Diskusi yang dipimpin langsung Ketua DPRD InhilDr Ferryandiberlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Inhil. Turut hadir Kodim 0314/Inhil, Polres, instansi terkait serta perwakilan lintas komisi DPRD Inhil.
Satu per satu instansi tampak memaparkan upaya serta merumuskan penanganan sejumlah masalah yang terjadi di Inhil saat ini salah satunya persoalan penyelesaian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mengaku sudah bekerja secara maksimal meski dalam keterbatasan alat dan anggota.
Ketua DPRD InhilDrFerryandi dalam diskusi mengatakan, secara regulasi DPRD sudah melakukan penanganan Karhutla sejak awal, seperti memberikan alat pemadam api di setiap desa. Upaya penanganan lain juga sudah dilakukan, hanya saja perlu dukungan pemerintah daerah melalui instansi terkait selaku eksekutor.
"Kalau kami ini tupoksinya hanya merumuskan kebijakan serta sebagai lembaga pengawas. Eksekusinya di pemerintah melalui instansi," tutur Ferryandi.
Menurut dia, upaya efektif dalam menangani persoalan Karhutla sehingga tidak lagi menjadi musibah tahunan di Inhil adalah dengan merumuskan langkah-langkah antisipasi dengan melibatkan semua pihak termasuk masyarakat.
DPRD melalui komisi III kata dia, sudah diminta oleh BNPB agar melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan Karhutla. Selanjutnya pihaknya juga berencana meminta pihak perusahaan membuat kanal bloking serta melakukan sinkronisasi perolehan bantuan provinsi dengan program komisi terkait guna memenuhi kebutuhan alat penanganan Karhutla.
Baca juga: Status siaga darurat karhutla Riau berakhir, begini luas kebakarannya
Baca juga: Satgas isyaratkan Siaga darurat karhutla Riau tidak diperpanjang
Upaya yang sama juga dilakukan Polres Inhil. Wakapolres Inhil Kompol Afrizal Asri S mengatakan selain pemetaan daerah rawan kebakaran, pihaknya juga sudah mengimbau perusahaan untuk membuat kanalisasi dan embung. Setiap polsekjuga diminta memiliki alat pemadam kebakaran serta melakukan koordinasi.
"Sedangkan untuk pencegahan sejak April kita sudah melakukan DDS (door to door system) kepada setiap masyarakat," ungkapnya.
Selanjutnya, terkait dengan tuntutan persoalan kelapa yang notabene menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Inhil, diakui Ketua Komisi II, Junaidi bahwa pihaknya sudah mendesak Pemda melalui instansi terkait untuk mempercepat penerapan tiga perda yang sudah disahkan.
"Ini juga yang menjadi tuntutan mahasiswa terkait penerapan perda resi gudang, tata niaga kelapa serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang dinilai hanya formalitas," ucap Junaidi.
