Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mendukung larangan iklan rokok di internet sebagaimana polemik tersebut yang saat ini sedang ramai diperbincangkan.
"Muhammadiyah sejak awal memang telah ada keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid, walaupun belum 'di-tanfid-kan' mengenai status hukum rokok itu, sudah memberikan suatu dorongan dan memberikan masukan agar selain iklan dibatasi, jika dimungkinkan ditiadakan," katanya di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin.
Baca juga: IAKMI Riau Gencarkan Gerakan Kawasan Tanpa Rokok Lawan Iklan yang Masih Banyak di Media Massa
Dia mengatakan Muhammadiyah juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan upaya pengendalian tembakau.
Sejak awal, kata dia, Muhammadiyah sadar persoalan tembakau dan produknya memiliki dimensi yang luas terutama bagi dunia usaha, tenaga kerja dan industri.
Atas hal itu, Mu'ti mengajukan alternatif soal pengendalian rokok sehingga tidak merugikan dunia usaha.
"Kalau toh misalnya iklan itu tidak bisa sepenuhnya dihapuskan tapi regulasinya bisa dperketat lagi karena memang kita menyadari dampak dari rokok ini cukup serius terutama berkaitan dengan kesehatan khususnya kesehatan generasi muda," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir iklan rokok pada sejumlah wadah media sosial guna menindaklanjuti permintaan Kementerian Kesehatan.
Baca juga: Informasi Bahaya Merokok Versus Iklan Rokok
Baca juga: Efektif Atau Tidak Pokoknya Kami Ingin Melarang Iklan Rokok
Pewarta: Anom Prihantoro
Berita Lainnya
Presiden Prabowo Subianto langsung gelar rapat usai retret kabinet
28 October 2024 14:12 WIB
Ada ancaman, pesawat Air India terkapsa mendarat darurat di Kanada
16 October 2024 14:06 WIB
Menag Yaqut Cholil bersyukur fase pemberangkatan Jamaah Calon Haji berjalan lancar
10 June 2024 14:04 WIB
Pesawat jet buatan China perkuat hubungan kerja sama China-Indonesia
04 May 2024 11:50 WIB
Rusia siap berbagi pengalaman dengan Indonsia untuk kembangkan energi nuklir
27 March 2024 13:41 WIB
Pengamat sebut salaman Menkeu Sri Mulyani-Prabowo tepis isu miring di publik
27 February 2024 11:16 WIB
Sekjen PBB Antonio Guterres serukan gencatan senjata hindari tragedi besar di Gaza
09 February 2024 16:25 WIB
Pemerintah pulangkan 28 orang WNI korban TPPO dari Kamboja
05 October 2023 11:39 WIB