DPRD Riau kritisi PLN putuskan listrik Puswil Soeman HS

id Listrik,PLN Riau,PLN Pekanbaru,PLN,pekanbaru,Pustaka Soeman HS

DPRD Riau kritisi PLN putuskan listrik Puswil Soeman HS

Pasang Jaringan, PLN Padamkan Listrik 3 Hari ke depan di Daerah Berikut (arazak)

Pekanbaru (Antaranews Riau) - Komisi IV DPRD Riau menyayangkan tindakan PT PLN (Persero) yang memutuskan aliran listrik di Pustaka Wilayah Soeman HS karena sudah menunggak dua bulan.

Anggota Komisi IV DPRD Riau, Sumiyanti di Pekanbaru, Kamis angkat bicara terkait pemutusan tersebut, seharusnya komunikasi yang baik bisa terjalin diantara kedua belah pihak. "Sangat kita sayangkan, karena ini kan semestinya bisa dibicarakan, walaupun ada masalah, tapi PLN bisa menahan dulu, karena ini kan masalah publik. Fasilitas umum," katanya.

Meski mengetahui total tunggakan tagihan listrik mencapai Rp200 juta, Sumiyanti mengatakan hutang akan tetap dibayarkan karena sudah menjadi tanggung jawab instansi di jajaran Pemprov Riau untuk membayar. Sementara untuk teknis pembayaran, menurutnya bisa disepakati bersama.

"Tetap harus dibayarkan, tidak mungkin kita hutang tapi tidak dibayar. Tapi bisa duduk bersama. Kita sepakat terkait hal ini harus disiplin, tapi semua bisa dibicarakan lah. Nanti kita juga akan coba menelusuri terkait hal ini," sebut Politisi Golkar Riau itu.

Baca juga: Pemko Pekanbaru Nunggak Listrik Rp86,9 miliar, ini penjelasan pihak PLN

Pustaka Wilayah Soeman HS merupakan perpustakaan milik Pemprov Riau yang berlokasi di Jl. Sudirman, Kota Pekanbaru. Bangunan ini kerap disebut menjadi salah satu "landmark" di Pekanbaru karena bentuknya unik, berupa atapnya menyerupai buku besar yang terbuka.

arsip foto. Perpustakaan Wilayah Soeman HS di Kota Pekanbaru, Riau. (Antarafoto/FB Anggoro)


Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson menyoroti persoalan perencanaan anggaran di instansi terkait menjadi penyebabnya.

"Persoalan ini karena adanya kesalahan perencanaan anggaran. Mereka mengajukan anggaran bukan untuk satu tahun anggaran, tapi untuk delapan bulan anggaran, karena mereka berharap adanya APBD Perubahan," ungkapnya.

Pihaknya mendesak agar dinas terkait bisa mencarikan solusi terhadap pemutusan listrik tersebut. Minimal mencari pinjaman angggaran untuk melunasi tunggakan listrik yang dimaksud.

"Listrik, gaji dan lainnya kita anggap wajib dianggarkan untuk satu tahun anggaran. Jangan menunggu adanya perubahan, oke lah kalau ada perubahan, kalau tidak ya seperti ini jadinya," ujar politisi Demokrat ini.

Aherson justru tidak mempersoalkan PLN yang memutus listrik, karena menurutnya telah bekerja sesuai prosedur dan mekanisme yang ada.

Baca juga: PLN Pastikan 100 persen desa di Bengkalis Riau dialiri listrik

Baca juga: Relawan PLN Riau-Kepri bawa obat untuk korban tsunami Lampung