DPRD Meminta Kepada Gubernur Riau Terpilih Untuk Perjuangkan DBH Agar Dibayarkan Oleh Pusat

id dprd meminta, kepada gubernur, riau terpilih, untuk perjuangkan, dbh agar, dibayarkan oleh pusat

DPRD Meminta Kepada Gubernur Riau Terpilih Untuk Perjuangkan DBH Agar Dibayarkan Oleh Pusat

Ilustrasi

Pekanbaru,(Antarariau.com) - Anggota DPRD Riau meminta Gubernur terpilih Syamsuar turut memperjuangkan pencairan Dana bagi hasil sebesar Rp2,6 triliun yang merupakan hak daerah yang harus dibayarkan pemerintah pusat.

"Kita minta Gubernur terpilih kedepannya berkomitmen untuk memperjuangkan Dana bagi hasil Riau yang sudah mencapai Rp2, 6 triliun. Itu hak daerah, lihat akibatnya sekarang tunjangan pegawai tak terbayar, proyek juga tunda bayar," tegas Anggota Komisi IV DPRD Riau Asri Auzar di Pekanbaru, Rabu.

Komisi IV DPRD Riau membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral menilai desakan yang dilakukan kurang kuat sehingga pemerintah pusat bisa memperlakukan Riau hingga seperti sekarang.

"Seharusnya lebih keras lagi untuk mendesak pemerintah pusat membayarkan hak daerah. Ini zalim namanya. Masa DBH sampai Rp2 triliun tidak dibayar, ini berarti tata cara menajemen pusat kita pertanyakan," tegas Asri.

Menurut Asri, tertundanya penyaluran uang ini berdampak kepada kesejahteraan pegawai, dimana sudah empat bulan pegawai tidak menerima tunjangan dan proyek infrastruktur lainnya.

"Pegawai ini gajinya kan sudah dipotong di bank untuk membayar pinjamannya, jadi mereka memang hidup dari tunjangan ini, dan tunjangan ini yang belum dibayar karena uangnya tidak ada," jelasnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman dihadapan Dirjen Keuangan mempertanyakan DBH yang tidak kunjung cair dari pusat, sehingga menyebabkan Provinsi Riau mengalami goyangan ekonomi.

"Kita sampaikan pada Kementerian keluhan daerah karena tidak dibayarkan DBH ini, apa dampaknya bagi daerah, kita sampaikan," kata Noviwaldy beberapa waktu lalu.

Politisi Demokrat ini menambahkan, jika Pemprov Riau kesulitan mengatur postur anggaran karena tunda salur DBH yang terjadi.

"Kita minta agar Pusat memperhatikan kondisi keuangan kita di Riau ini. Namun, jika di APBD 2019 tidak dicairkan juga, maka ini sudah melanggar undang-undang," papar Dedet, panggilan akrab Noviwaldy.