Pekanbaru, (Antarariau.com) - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) Provinsi Riau mengadu ke DPRD Riau, menyampaikan penolakan terhadap pembatasan satu NIK untuk tiga kartu yang berdampak kerugian besar bagi pelaku usaha.
"Kebijakan Kominfo membatasi registrasi satu NIK untuk tiga kartu, secara otomatis mengakibatkan kerugian besar bagi pelaku usaha karena pembatasan stok, untuk itu kami menolak pembatasan satu NIK untuk tiga kartu dalam aturan itu," kata Ketua DPD KNCI Riau Wahyudi di Pekanbaru, Senin.
Aksi tersebut, dilakukan di depan Gedung DPRD Riau dengan membawa puluhan keranda yang bertuliskan RIP konter pulsa yang kemudian dibakar, sebagai bentuk protes atas realisasi dari regulasi yang tertuang dalam Permenkominfo nomor 12 Tahun 2016, tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.
Dikatakannya, jumlah konter di Provinsi Riau mencapai 20.000-23.000 dengan estimasi satu konter mempunyai 250 pcs kartu perdana dengan modal masing-masing 25.000/pcs. Maka total kerugian per konter mencapai Rp7-10 juta, jika dikalikan dengan total keseluruhan konter di Riau maka jumlahnya mencapai seratus miliar rupiah.
"Kami juga merupakan masyarakat turut memajukan perekonomian, membuka usaha, terciptanya lapangan kerja mengurangi pengangguran. Tapi kerugian bagi pelaku usaha tentu berdampak pada pengangguran massal," sebutnya.
Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan pelaku usaha kepada DPRD Riau agar diteruskan kepada Presiden dan DPR RI untuk merevisi aturan Kominfo tersebut.
Diantaranya yang disampaikan dengan pembatasan ini, akan berakibat pada paket data/kuota internet akan naik tajam karena pembatasan registrasi satu NIK tiga Kartu akan membatasi produksi paket data yang selama ini dinikmati dengan harga murah.
"Kemudian, semakin tinggi pengeluaran karena paket data dan pulsa yang harganya tentu otomatis naik. Kalau harganya sudah mahal maka daya beli masyarakat akan menurun dan para pedagang kecil yang mengantungkan hidup yang dari usaha itu akan banyak pengangguran masal dan efek negatifnya sangat besar,"sebutnya.
"Perlu digaris bawahi kami mendukung registrasi sim card dengan KK. Namun kami menolak pembatasannya, karena kalau kartu kuota paket otomatis akan terblokir mengurangi jumlah produksi," paparnya.
Sementara, Perwakilan massa aksi disambut oleh Ketua Komisi II DPRD Riau Makmun Solihin, Sekretaris Komisi II Mansyur HS, dan Anggota Komisi di Ruangan Komisi II DPRD Riau.
"Kami akan rapat menentukan jadwal untuk konsultasi di Kementerian Kominfo, sebisa mgkin terjadi dialog dengan Kementerian. Untuk mencarikan solusi atas permasalahan ini," sebut Makmun Solihin. ***3***
Merasa Dirugikan Aturan Pembatasan 1 NIK 3 Kartu, Ratusan Pengusaha Konter Demo ke DPRD Riau
