Pekanbaru, (Antarariau.com) - Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKB Abdul Wahid mendesak Gubernur Riau untuk melakukan revisi Pergub tentang pajak bahan bakar minyak atau BBM yang menyebabkan mahalnya harga pertalite di Riau.
"Kenaikan pertalite hari ini telah membebani masyarakat. Untuk itu, kita mendesak dilakukan revisi pergub," kata Abdul Wahid di Pekanbaru, Rabu.
Mahalnya harga BBM non subsidi di Riau lantaran tingginya pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau sebesar 10 persen. Berbeda halnya dengan daerah lain yang menetapkan pajak sebesar lima persen. Kenaikan pertalite di Riau telah menembus angka Rp8.000 perliter.
Legislator asal Indragiri Hilir tersebut dibuat bingung dengan tingginya harga pertalite di Riau dibandingkan Provinsi lain. Ia mempertanyakan patokan yang ditetapkan Pemda setempat.
"Kecuali tingkat pertumbuhan masyarakat tinggi, sementara Riau hanya 2,5 persen. Kalau perlu, samakan dengan daerah yg sama pertumbuhan ekonominya sama dengan kita," sebut Abdul Wahid.
Sementara Anggota Komisi II DPRD Riau Sugianto justru menyoroti harga dasar pertalite yang mencapai Rp6,666 ditambah pajak 10 persen, sehingga harga jualnya menjadi Rp8.000 perliter, padahal logikanya provinsi setempat merupakan penghasil minyak bumi.
"Masyarakat Riau dibuat bingung pertama pasokan premium mengalami kelangkaan, ketika beralih ke pertalite justru harganya mahal. Apalagi daerah kita penghasil minyak namun harga BBM tertinggi di Indonesia. Tentu menimbulkan kecurigaan akan adanya permainan disini. Harga dasar pertalite pun terbilang tinggi," sebut Sugianto.
Pihak Komisi II DPRD Riau, kata Sugianto akan segera memanggil pertamina untuk dimintai konfirmasi terkait naiknya harga pertalite. "Kalau Pemprov tidak segera bertindak, maka kita yang akan memangggil pertamina untuk dimintai keterangan terkait harga dasar pertalite," sebutnya.
Pertalite di Riau Mahal, Fraksi PKB DPRD Desak Pemprov Revisi
