Pekanbaru (Antarariau.com) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mencatat realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga hari ini mencapai Rp48,6 miliar dari target sebesar Rp104,2 miliar.
"Sampai kemarin (28/9) realisasi mencapai Rp48.624.736.615 atau 46,6 persen dari target," kata Sekretaris Bapenda Kota Pekanbaru Faisal kepada Antara di Pekanbaru, Jumat.
Guna menggenjot realisasi PBB, maka ia mengatakan Bapenda Pekanbaru akan membuka layanan pembayaran pajak pada Sabtu, 30 September 2017, atau pada hari libur.
Alasan membuka layanan pembayaran pajak pada hari libur tersebut sebagai upaya memaksimalkan penerimaan pajak dari para wajib pajak di Pekanbaru. Selain itu, 30 September juga merupakan batas akhir pembayaran PBB.
"Setelah 30 September, maka wajib pajak akan didenda. Kita tidak ingin masyarakat Pekanbaru didenda karena terlambat, makanya besok kita tetap buka," ujarnya.
Lebih jauh, Faisal menuturkan Bapenda Pekanbaru menargetkan meraup Rp5 hingga Rp6 miliar dari pembayaran pajak pada Jumat hari ini dan Sabtu besok.
"Target kita sebenarnya maksimal. Tapi kalau melihat tren, sepertinya Rp5 hingga Rp6 miliar sampai batas akhir pembayaran PBB itu rasional," tuturnya.
Melengkapi Firdaus, Kepala Bapenda Pekanbaru, Azharisman Rozie mengatakan setelah tenggat waktu pembayaran PBB selesai, pihaknya akan kembali melakukan pendataan ulang.
"Nantinya bagi mereka yang tidak membayar pajak, bangunannya kita pasangi stiker 'telah menunggak PBB'. Kemudian, nama-nama mereka akan kita ekspose ke media," ujarnya.
Lebih jauh, Rozie begitu ia akrab disapa mengatakan mayoritas penunggak PBB merupakan wajib pajak dengan nominal diatas Rp2 juta. Mereka diantaranya adalah pemilik komplek perkantoran, gudang dan lainnya.
"Meski begitu, kita berharap masyarakat dapat menggunakan kesempatan baik ini sampai besok untuk membayar pajak," ujarnya.
Guna menunjang pembayaran PBB pada hari libur, ia mengatakan pihaknya telah memberikan instruksi kepada UPT, kantor pelayanan dan Bank yang bekerjasama untuk menerima pembayaran PBB.
