Sekda Riau Ingatkan Pemkab Kuansing Untuk Segera Sahkan APBD 2017

id sekda riau, ingatkan pemkab, kuansing untuk, segera sahkan, apbd 2017

Sekda Riau Ingatkan Pemkab Kuansing Untuk Segera Sahkan APBD 2017

Pekanbaru (Antarariau.com) - Molornya pengesahan APBD 2017 Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang saat ini masih pada tahap membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara padahal sudah memasuki April diingatkan Sekretaris Provinsi Riau Ahmad Hijazi agar Pemkab setempat dan DPRD menjalin komunikasi politik yang baik.

"Saya sudah bertemu dengan Bupati Kuansing untuk membahas APBD, tidak ada masalah teknis, kendalanya hanya komunikasi politik dan itu sudah ditindak lanjuti," ujarnya di Pekanbaru, Rabu.

Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa penting bagi pihak eksekutif dan legislatif untuk membangun komunikasi politik yang baik karena menyangkut terpenuhinya kepentingan masyarakat Kuansing.

Ia juga menyebutkan jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di Kuansing.

"Kalau APBD cepat dituntaskan, pembangunan pun bisa segera dimulai. Makanya komunikasi politik tadi yang perlu dilakukan," jelasnya.

Sebelumnya DPRD Provinsi Riau meminta "ketuk palu" pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuansing 2017 agar dipercepat, sebab masyarakat tengah menunggu realisasi APBD untuk pembangunan.

"Imbauan untuk Kabupaten Kuansing segera disahkan dan direalisasikan APBDnya. Jangan sampai ekonomi macet, karena APBD menyumbang konstribusi yang besar bagi masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman.

Sebagai informasi, nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum diserahkan ke DPRD Kabupaten Kuansing.

Keterlembatan pengesahan APBD Pemkab tersebut, menurut isu yang beredar dikarenakan tidak adanya keharmonisan antara kalangan legislatif dan eksekutif sehingga tidak menemukan penyelesaian yang bijak dalam pengesahan APBD Kuansing.

Molornya pengesahan APBD, kata dia, akan berdampak pada sanksi pemotongan anggaran serta tidak berjalannya program-program realisasi APBD.

Oleh: Gebby Fadhila Sari