Kapolda Riau Resmikan Empat Gedung Polsek, Tiga Perumahan di Dumai

Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan meresmikan tujuh bangunan, terdiri empat gedung sejumlah Markas Kepolisian Sektor dan tiga perumahan anggota Polri, dipusatkan di Kota Dumai, Kamis.

Empat gedung yang diresmikan, Markas Polsek Dumai Kota, Polsek Koto Gasib Polres Siak, Teluk Meranti dan Langgam Polres Pelalawan, dan ditambah 3 bangunan perumahan Polri.

Kapolda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan pemerintah daerah terkait yang telah mendukung kinerja Polri dengan membantu pembangunan gedung dan perumahan tersebut.

"Tentu saja dengan bangunan megah ini akan menambah semangat dan motivasi Polri di Riau untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," kata Kapolda di Markas Polsek Dumai Kota.

Dia menjelaskan, Polsek Dumai Kota merupakan salah satu sektor yang dimekarkan di wilayah hukum Polres Dumai dalam rangka peningkatan pelayanan Polri dan penyesuaian terhadap luasan daerah.

Karena itu dia meminta jajaran Polri di Dumai untuk komit memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan bekerja keras menjaga ketertiban dan keamanan.

"Semoga kepolisian dan pemerintah daerah kedepan dapat melakukan loncatan yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat," harap dia.

Menurutnya, kepolisian dituntut untuk meningkatkan profesionalitas kerja dalam menghadapi tantangan kedepan yang bakal semakin berat dan kompleks, dan semua tujuan itu tidak butuh dukungan masyarakat.

Sementara, Kapolres Dumai AKBP Suwoyo menyebutkan saat ini sudah terbentuk 6 polsek di wilayah hukum Kota Dumai, yaitu Polsek Dumai Timur, Medang Kampai, Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Dumai Barat dan terakhir yang baru dimekarkan, Dumai Kota.

Ikut hadir dalam peresmian tujuh bangunan yang ditandatangani prasasti oleh Kapolda Riau, diantaranya, Penjabat Wali Kota Dumai Arlizman Agus, Ketua DPRD Gusri Effendi, Dandim Letkol (Kav) Afkar Mulya, Kajari Kamari dan pejabat daerah lainnya.