Oleh Budi Setiawanto
Jakarta, (Antarariau.com) - Pemerintah tetap mempersiapkan pemindahan ibu kota negara dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke kota lain.
Pemerintah menyebut Pulau Kalimantan menjadi tempat ideal bagi pemindahan ibu kota negara.
Sejak era pemerintahan Presiden Sukarno, telah diwacanakan pada 1957 bahwa Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai tempat perpindahan ibu kota negara dari Jakarta.
Kini, pemerintah memandang Kota Palangka Raya kurang tepat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengungkapkan Palangka Raya sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota karena daya dukung lahan yang tidak memadai.
Meskipun Palangka Raya memiliki wilayah yang luas yakni 2.679 kilometer persegi, atau hampir empat kali lebih luas dibandingkan luas Jakarta 740,3 kilometer persegi, lahan layak huni masih kecil dan rawan terjadi banjir apabila salah dalam mengelola.
Andrinof bahkan menyebut dua kota lain di Kalimantan Tengah, yakni Sampit (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur) dan Pangkalan Bun (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat) sebagai wilayah yang cocok menjadi sasaran pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan karena jaraknya yang lebih dekat dari Pulau Jawa sehingga tidak akan sulit untuk menjaga kesinambungan.
Saat melakukan kunjungan kerja di Palangka Raya pada pekan lalu, Andrinof Chaniago yang pernah menjadi salah seorang anggota Tim Visi Indonesia 2033 yang terbentuk pada 2008 atau pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan Kementerian PPN/Bappenas sedang membuat peta jalan untuk pemindahan ibu kota negara.
Penyiapan pemindahan ibu kota negara itu berdasarkan pertimbangan bahwa kapasitas Jakarta beberapa tahun ke depan diperkirakan tidak dapat lagi menampung konsentrasi dan berbagai apek kegiatan penduduknya.
Dalam kurun waktu lima tahun ke depan diperkirakan berbagai aspek dari pembangunan sistem transportasi, kelestarian lingkungan dan kualitas sanitasi sulit untuk menandingi percepatan penambahan beban penduduk di Jakarta. Akibatnya adalah banyak daerah di Jakarta yang dikhawatirkan menjadi daerah tidak layak huni.
Sementara itu apabila melihat kapasitas Pulau Jawa pada saat ini, Andrinof mengatakan ibu kota tidak mungkin jika dipindahkan ke kota yang berada di Pulau Jawa.
Hal tersebut juga disebabkan Pulau Jawa merupakan sumber produksi pertanian di Indonesia, sehingga apabila ibu kota dipindah ke kota di Pulau Jawa dikhawatirkan akan terjadi alih fungsi lahan yang dapat mengurangi luas lahan pertanian dan berdampak kepada tingkat produksi pertanian.
"Jadi akan sangat "urgent". Daya dukung Pulau Jawa tidak cukup," kata Andrinof.
Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebut pemindahan ibu kota negara idealnya di Kalimantan karena lebih dekat dari Jawa. Kalau terlalu jauh dari Jawa akan susah menjaga kesinambungan.
