Pekanbaru, (Antarariau.com) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan kesiapan untuk membantu pemerintah daerah terutama di delapan provinsi dalam melakukan penangulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Jika diperlukan, kami siap. Apakah itu membantu pesawat, kemudian juga pasukan barang kali. Itu akan kami siapkan untuk 8 provinsi. Bencana asap yang terjadi tetap dalam perhatian kita, tetapi kami memanfaatkan potensi di daerah," kata Kepala BNPB, Syamsul Maarif di Pekanbaru, Senin.
Hal tersebut diutarakan Syafii usai melakukan peluncuran Karhutla Monitoring Sistem (KMS) dan Sistem Pengendalaian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) di Balai Pauh Janggi, Komplek Rumah Dinas Gubernur Riau yang dihadiri pemangku kepentingan seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Dia berujar, pihaknya tetap mengharapkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, masyarakat tempatan dan kalangan dunia usaha seperti di Riau, agar hendaknya tahun 2015 jangan melakukan pembakaran.
Meski demikian, dalam pelaksanaan penanggulangan karhutla, pihaknya tetap menggunakan tiga opsi yakni pertama adalah bentuk hukum. Sebab karhutla yang terjadi tidak hanya pada niat baik, tetapi harus dibatasi dengan langkah hukum yang tegas dan jelas.
Kemudian langkah berikutnya adalah tindakan pemadaman sendiri itu sendiri baik melalui darat maupun udara dengan memposisikan BNPB menunggu informasi dari daerah terutama provinsi dalam melakukan penanggulangan.
Tertakhir, untuk perawatan medis tentang kesehatan bagi penderita. "Sebetulnya tetap harus dipersiapkan juga, karena kenyatannya tahun lalu sempat menimbulkan korban diakibatkan bencana asap ini," kata Syamsul.
Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan, kondisi udara pada hampir seluruh wilayah di Riau dinyatakan kurang baik karena semakin tingginya karhutla daerah itu berdasarkan pantauan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dari tanggal 10 hingga 13 Februari 2015.
Siti meminta pihak perusahaan baik perkebunan sawit dan industri kertas meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan patroli serta berkoordinasi dengan aparat kepolisian. "Mohon laporkan perkembangan secara berkala kepada gubernur," ujarnya.
Tony Wenas, Managing Director Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di tempat terpisah menyatakan kesiapan perusahaan tersebut dalam membantu pemerintah untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Riau.
"Perusahaan sudah menyiagakan heli di pusat komando karhutla di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin," ujarnya.
Menurut dia, RAPP memiliki pusat komando untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang siap merespon potensi timbulnya api di seluruh hutan tanaman industri perusahaan dan lahan masyarakat di sekitar konsesinya.
Upaya pengendalian termasuk pemantauan di darat dan udara, termasuk memonitor titik panas dengan satelit yang dikaitkan dengan teknologi FDRS (Fire Danger Rating System) guna memitigasi dan mendeteksi sedini mungkin bahaya kebakaran lahan.
Perusahaan akan meningkatkan cadangan air di kanal dengan mengatur tata kelola air menggunakan teknologi ekohidro guna pencegahan awal. "Perusahaan juga menyiagakan helikopter dan 700 pasukan Tim Reaksi Cepat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran termasuk 630 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA)," katanya.
Tony Wenas menegaskan, sebagai perusahaan yang bergerak di industri pulp dan kertas, kayu adalah bahan baku yang harus dijaga agar keberlanjutan bisnis dapat dipertahankan.
"Perusahaan memegang teguh kebijakan pengolahan lahan tanpa bakar, sejak perusahaan beroperasi," katanya.
BNPB Siap Tanggulangi Kebakaran Hutan
